Tangerang (AntaraBanten) - Pemerintah Kota Tangerang, Banten, menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 sebesar Rp1,15 Triliun, kata Ketua Badan Anggaran Kota Tangerang Eddy Ham di Tangerang, Selasa.
Ia mengatakan target PAD tersebut mengalami peningkatan setelah pengesahan APBD Perubahan.Pada APBD Murni, target PAD yakni 1,08 Triliun. Namun, setelah APBD Perubahan menjadi RP1,15 Triliun atau meningkat RP41,3 Miliar.
Bahkan, bila dibandingkan dengan PAD pada tahun 2013 hanya sebesar RP635 Miliar atau meningkat Rp500 Miliar dalam kurun waktu setahun ini.
Dijelaskannya, peningkatan PAD tersebut dikarenakan petumbuhan ekonomi Kota Tangerang saat ini semakin berkembang, sehingga akan berdampak terhadap pendapatan daerah.
"Perkembangan perekonomian di Kota Tangerang yang semakin meningkat, membuat pendapatan daerah pun meningkat," ujarnya.
Dikatakannya, sumber pendapatan daerah tersebut antara lain Pajak Hotel RP27 Miliar atau meningkat RP1 miliar dibandingkan pada target APBD Murni. Lalu, Pajak Hiburan naik Rp 3 miliar dari Rp 12,5 miliar menjadi Rp 15 miliar.
Pajak penerangan jalan umum naik Rp 5 miliar dari Rp 113 miliar menjadi Rp 120 miliar. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) naik Rp 12 miliar dari Rp 295 miliar menjadi Rp 277 miliar. Serta pajak parkir naik Rp 4 miliar dari Rp 31,5 miliar menjadi Rp 35,5 miliar."Agar target ini tercapai, kita harapkan agar Pemkot selalu mendata dan mengawasi para wajib pajak. Kalau perlu ditongkrongrin, didatengin, bener-bener jangan sampai ada yang tidak bayar, sehingga jadi kebocoran. Karena pajak-pajak ini bisa membiayai pembangunan di Kota Tangerang," katanya.
"Kami telah meminta agar pegawai Pemkot Tangerang mendata dan mengawasi proses pembayaran wajib pajak. Agar tidak ada target yang meleset," paparnya.
Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin, mengatakan, Pemerintah kota Tangerang akan terus membangun dan menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pelaku usaha, melalui pembenahan birokrasi perijinan.
Komitmen untuk melakukan debirokratisasi perijinan selaras dengan keinginan Pemkot yang akan menjadikan kota Tangerang sebagai kota layak investasi (Investible city).
Selain keamanan, faktor lainnya adalah memenuhi kebutuhan infrastruktur karena dengan sistem transportasi dan sarana jalan yang memadai akan mendukung dalam memperlancar hubungan antar produsen dan pelanggan.
"Pemkot Tangerang sangat berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan infrasturkur jalan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
Ia mengatakan target PAD tersebut mengalami peningkatan setelah pengesahan APBD Perubahan.Pada APBD Murni, target PAD yakni 1,08 Triliun. Namun, setelah APBD Perubahan menjadi RP1,15 Triliun atau meningkat RP41,3 Miliar.
Bahkan, bila dibandingkan dengan PAD pada tahun 2013 hanya sebesar RP635 Miliar atau meningkat Rp500 Miliar dalam kurun waktu setahun ini.
Dijelaskannya, peningkatan PAD tersebut dikarenakan petumbuhan ekonomi Kota Tangerang saat ini semakin berkembang, sehingga akan berdampak terhadap pendapatan daerah.
"Perkembangan perekonomian di Kota Tangerang yang semakin meningkat, membuat pendapatan daerah pun meningkat," ujarnya.
Dikatakannya, sumber pendapatan daerah tersebut antara lain Pajak Hotel RP27 Miliar atau meningkat RP1 miliar dibandingkan pada target APBD Murni. Lalu, Pajak Hiburan naik Rp 3 miliar dari Rp 12,5 miliar menjadi Rp 15 miliar.
Pajak penerangan jalan umum naik Rp 5 miliar dari Rp 113 miliar menjadi Rp 120 miliar. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) naik Rp 12 miliar dari Rp 295 miliar menjadi Rp 277 miliar. Serta pajak parkir naik Rp 4 miliar dari Rp 31,5 miliar menjadi Rp 35,5 miliar."Agar target ini tercapai, kita harapkan agar Pemkot selalu mendata dan mengawasi para wajib pajak. Kalau perlu ditongkrongrin, didatengin, bener-bener jangan sampai ada yang tidak bayar, sehingga jadi kebocoran. Karena pajak-pajak ini bisa membiayai pembangunan di Kota Tangerang," katanya.
"Kami telah meminta agar pegawai Pemkot Tangerang mendata dan mengawasi proses pembayaran wajib pajak. Agar tidak ada target yang meleset," paparnya.
Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin, mengatakan, Pemerintah kota Tangerang akan terus membangun dan menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pelaku usaha, melalui pembenahan birokrasi perijinan.
Komitmen untuk melakukan debirokratisasi perijinan selaras dengan keinginan Pemkot yang akan menjadikan kota Tangerang sebagai kota layak investasi (Investible city).
Selain keamanan, faktor lainnya adalah memenuhi kebutuhan infrastruktur karena dengan sistem transportasi dan sarana jalan yang memadai akan mendukung dalam memperlancar hubungan antar produsen dan pelanggan.
"Pemkot Tangerang sangat berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan infrasturkur jalan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014