Pemkab Tangerang percepat penanganan masalah banjir

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, akan segera mempercepat penanganan masalah banjir di sejumlah wilayah kecamatan yang terdampak agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya.

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid bilang, bahwa permasalahan banjir yang terjadi di daerahnya itu secara umum merupakan dampak dari beberapa luapan bantaran sungai, bulai dari aliran Cidurian, Kali Prancis, Cimanceuri hingga rob dari luapan laut pantai utara.

"Tadi sudah disampaikan oleh warga bahwa penanganannya salah satunya adalah pembangunan tanggul. Permohonan-permohonan ini akan segera kami bahas dan tindak lanjuti yang terbaik untuk masyarakat," ungkap Maesyal di Tangerang, Jumat.

Baca juga: Bupati salurkan bantuan logistik ke korban banjir Cikande Tangerang

Menurutnya, dari solusi penanganan banjir melalui pembangunan tanggul dan pintu air tersebut memerlukan ijin dan koordinasikan lebih lanjut dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), mengingat kewenangan sungai besar berada di pemerintah pusat.

Namun demikian, kata dia, Pemkab Tangerang akan terus berupaya agar pembangunan pintu air dapat direalisasikan lebih cepat.

"Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di tahun 2026, paling lambat 2027. Kami mohon doa dari masyarakat agar upaya ini bisa segera terealisasi sesuai ketentuan yang berlaku," kata dia.

Baca juga: Bupati salurkan bantuan logistik ke korban banjir Cikande Tangerang

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah, menjelaskan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Tangerang tidak bisa dilakukan Pemkab Tangerang sendiri namun harus melibatkan lintas sektor, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

"Kami selalu berkoordinasi dengan BBWS C3 karena sungai-sungai besar dan anak sungainya merupakan kewenangan pusat dalam hal ini Kementrian PU. Untuk drainase perumahan dan anak sungai kecil, itu menjadi kewenangan pemerintah daerah dan akan terus kami lakukan," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa banjir tidak hanya disebabkan oleh persoalan drainase, tetapi juga alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah tangkapan air di wilayah hulu serta perilaku masyarakat yang kurang peduli lingkungan

"Solusi ke depan bukan hanya normalisasi sungai, tetapi juga pembangunan kolam retensi di wilayah hulu dan tengah. Ini semua akan terus kami koordinasikan dengan pemerintah pusat. Masyarakat juga harus merubah perilakunya agar lebih peduli pada lingkungannya masing-masing," ungkap Iwan.

Baca juga: Ratusan hektare sawah di Kabupaten Lebak terendam banjir

Diketahui, banjir yang melanda daerah Kabupaten Tangerang telah mencakup 24 kecamatan dengan 119 desa dan kelurahan, dengan jumlah penduduk terdampak sekitar 14 ribu kepala keluarga atau 62 ribu jiwa.

Atas dasar itu, pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul meluasnya cakupan titik banjir tersebut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik mengatakan bahwa penetapan status tanggap darurat ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi data dan cakupan luasan banjir yang terjadi sejak Minggu (11/1).

Baca juga: 18 kecamatan di Lebak terdampak bencana banjir dan longsor

Kebijakan ini juga dilakukan sebagai tujuan mempercepat penanganan bencana, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, serta koordinasi lintas sektor, sehingga bisa mengurangi dampak yang lebih luas.

Kemudian, langkah itu bisa dimanfaatkan untuk penyiapan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak bencana banjir yang melanda wilayahnya tersebut.

"Nah, kemudian sejak tanggal 11 Januari 2026 sampai sekarang ini kan ternyata mulai terjadi banjir. Sudah terbukti yang biasanya wilayah itu hanya 20 centimeter ketinggian airnya, sekarang sudah ada perkembangan naik dan meluas," kata dia.

Baca juga: Chandra Asri salurkan bantuan tanggap darurat banjir untuk warga Cilegon