Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memulai pembangunan Sekolah Rakyat yang ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan sekolah tersebut di Jalan Ciomas, Desa Koranji, Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Senin, sebagai upaya memperluas akses pendidikan dan memperkuat pembangunan SDM daerah.
“Kami mewakili masyarakat Banten, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah meluncurkan Program Sekolah Rakyat. Di Provinsi Banten saat ini dialokasikan empat Sekolah Rakyat, yang terdiri atas dua tingkat SMA dan dua sekolah terintegrasi,” ujar Gubernur Banten Andra Soni dalam keterangannya di Kota Serang.
Pembangunan tersebut menandai dimulainya konstruksi dua unit Sekolah Rakyat tingkat SMA di Provinsi Banten, masing-masing di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026.
Baca juga: Bangun dua sekolah rakyat, Pemprov Banten dapat alokasi Rp500 miliar
Ia menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari dukungan Pemprov Banten terhadap AstaCita Presiden Prabowo, khususnya penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pembangunan yang dimulai dari desa.
“Kami meyakini niat tulus Presiden adalah memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah ini akan menjadi pusat pendidikan dengan fasilitas yang baik, nyaman, dan aman. Ini adalah tempat anak-anak kita memelihara harapan untuk masa depan,” katanya.
Menurut Andra, pendidikan menjadi instrumen utama untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena itu Pemprov Banten berkomitmen mengawal pembangunan Sekolah Rakyat agar berjalan tepat waktu dan sesuai perencanaan.
“Pemprov Banten akan berkoordinasi secara intensif agar pembangunan selesai tepat waktu. Dukungan fasilitas penunjang juga akan kami siapkan,” ujarnya.
Baca juga: 16 ribu laptop sedang didistribusikan ke siswa Sekolah Rakyat
Untuk mendukung akses menuju fasilitas pendidikan tersebut, Pemprov Banten juga melakukan intervensi infrastruktur melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra). Program ini saat ini berjalan di 61 titik jalan desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan pelayanan dasar masyarakat.
Andra menambahkan program aksi cepat pemerintah pusat memberikan dampak langsung bagi masyarakat Banten, tidak hanya di sektor pendidikan, tetapi juga pada percepatan swasembada pangan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang penerima manfaatnya di Banten telah mencapai lebih dari dua juta orang.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Andra Soni juga membahas rencana pelebaran Jalan Raya Serang–Pandeglang bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Banten Kementerian Pekerjaan Umum (PU), guna meningkatkan akses menuju Banten International Stadium (BIS).
“Stadion kita memiliki kapasitas sekitar 30.000 penonton, namun belum pernah diizinkan menampung lebih dari 5.000 penonton. Kendalanya adalah akses Jalan Raya Serang–Pandeglang yang belum memadai untuk kegiatan berskala besar,” jelasnya.
Baca juga: Pemkab Lebak optimistis Sekolah Rakyat bisa membentuk kemandirian
Ia berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi pelebaran jalan tersebut, seiring rencana Provinsi Banten mengajukan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON), dengan BIS sebagai salah satu venue utama.
Sementara itu Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Banten Kementerian PU Astri Paramita mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif.
“Kementerian PU saat ini menangani pembangunan empat Sekolah Rakyat di Provinsi Banten. Ini adalah wujud nyata pembangunan pendidikan yang inklusif,” ujarnya.
Baca juga: Bekas tambak, lahan untuk Sekolah Rakyat Kota Serang dinilai belum layak
