Kota Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Jaminan Sosial Keluarga dengan total nilai lebih dari Rp24,3 miliar untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial keluarga.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan komitmennya dengan menyalurkan bantuan tersebut secara non-tunai melalui Bank Banten untuk menjamin transparansi dan ketepatan sasaran.
“Bantuan sosial ini merupakan bagian dari amal kebaikan pemerintah kepada masyarakat. Ini instrumen penting untuk menciptakan peluang usaha dan mengurangi risiko sosial ekonomi pada tingkat keluarga,” ujar Dimyati dalam keterangannya di Kota Serang, Banten, Jumat.
Baca juga: Investor pasar modal Banten tembus 931 ribu, Tangerang Raya mendominasi
Penyaluran bantuan tersebut dilakukan di Graha Bank Banten, Kota Serang, Kamis (11/12).
Program UEP tahun 2025 menjangkau 2.450 keluarga penerima manfaat, masing-masing memperoleh Rp2 juta sebagai modal awal.
Sementara itu, program Jaminan Sosial Keluarga diberikan kepada 33.000 keluarga dengan total anggaran Rp19 miliar, diarahkan untuk pemenuhan pangan bergizi, penanganan risiko sosial, serta pencegahan gizi buruk dan stunting.
Dimyati meminta masyarakat memanfaatkan bantuan sesuai tujuan program.
“Dua juta rupiah ini jangan dipakai membeli sepeda atau telepon genggam, tetapi jadikan modal usaha, bikin kue, kerajinan, jualan bakso, sate, donat. Kalau diputar, manfaatnya besar,” ujar dia tegas.
Baca juga: Pemprov Banten pastikan pembenahan PT ABM pascakasus minyak goreng
Wagub menekankan bahwa 95 persen penerima UEP adalah perempuan, terutama ibu rumah tangga. Kebijakan tersebut dipilih karena perempuan dinilai lebih disiplin dan amanah dalam mengelola dana usaha, serta memiliki peran penting menjaga ketahanan keluarga saat terjadi situasi darurat ekonomi.
“Kalau ibu-ibu kuat dan mandiri, keluarga tidak stres. Ibu-ibu yang memegang ekonomi rumah tangga justru memperkuat ketahanan keluarga,” ujarnya.
Selain mendorong usaha mikro keluarga, bantuan jaminan sosial juga diarahkan untuk meningkatkan asupan gizi anak, mengurangi risiko stunting, dan memperbaiki kualitas kesehatan keluarga miskin.
Baca juga: Pemkot Tangerang berikan ratusan bansos biaya kuliah hingga modal usaha
Wagub Dimyati menegaskan bahwa bantuan tidak boleh dipotong dalam bentuk apa pun.
“Bantuan sudah kecil, kalau dipotong lagi itu zalim. Tidak boleh ada pungli. Bantuan harus sampai penuh ke tangan penerima manfaat,” katanya.
Penyaluran melalui Bank Banten, lanjutnya, memastikan alur distribusi lebih akurat dan terpantau, sekaligus mendukung transformasi sistem keuangan daerah.
Ia berharap bantuan UEP dapat menjadi “bola salju” yang memperbanyak pelaku usaha baru dan memperbaiki ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
Secara simbolis, bantuan diserahkan kepada perwakilan penerima manfaat, antara lain Depi Khairaini, Manawiyah, Yumiati, Androi, Abdul Hayi, dan Sutariah.
Mereka berasal dari berbagai kecamatan di Banten dengan beragam rencana usaha rumahan.
Baca juga: Gubernur Banten sebut toleransi modal sosial percepat pembangunan daerah
