Serang (ANTARA) - Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa integritas dan mental spiritual aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi benteng utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Ia menyebut pembinaan mental aparatur sama pentingnya dengan pengawasan hukum untuk mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Seringkali saya menegaskan untuk memiliki mental spiritual integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Dimyati dalam keterangannya di Kota Serang, Jumat.
Baca juga: Bupati Tangerang tekankan soal integritas pada 179 ASN baru dilantik
Sebelumnya, Dimyati menghadiri Rakornas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2025 di Jakarta, Kamis (9/10).
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang bersih harus dibangun secara sistemik sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan publik dan penggunaan anggaran harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penganggaran harus memiliki output, outcome dan benefit yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: TPP pegawai Pemkot Tangerang 2026 dilakukan penyesuaian 10 persen
Dimyati menyoroti pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai tahapan paling krusial yang berpotensi menimbulkan penyimpangan bila tidak diawasi dengan baik.
Ia mengapresiasi arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar seluruh proses pengadaan dijalankan secara terbuka dan bebas intervensi, termasuk dalam hal rotasi jabatan maupun pelayanan publik.
“Kalau masih ada pesanan-pesanan dalam proses PBJ, tidak menutup kemungkinan KPK datang ke Banten,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan kualitas proyek pembangunan sesuai spesifikasi dan diawasi secara ketat. “Harus ada pengawasan ketat dari APIP.
Baca juga: BNNK akan sasar ASN untuk tes urine narkoba
Menurut dia, semangat antikorupsi tidak hanya diwujudkan lewat aturan, tetapi juga melalui perubahan pola pikir dan keberanian menolak praktik curang di lingkungan kerja.
Ia berharap ASN di Banten menjadikan integritas dan nilai spiritual sebagai pedoman dalam setiap langkah penyelenggaraan pemerintahan.
Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu membahas penguatan pembinaan dan pengawasan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berintegritas.
Baca juga: Wagub Banten tegaskan tukin ASN berbasis kinerja dan evaluasi
