Serang (ANTARA) - Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menegaskan tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten akan dipertahankan, namun pencairannya berbasis pencapaian kinerja pegawai dan hasil evaluasi.
“Ini rame-rame tukin kan? Nah tukin pun kita pertahankan. Itu kan bagian kinerja, malah mereka nggak naik-naik loh tukin. Udah lima tahun lebih nggak naik-naik, harga pokok udah naik, bahan bakar udah naik. Mereka nggak naik-naik,” kata Dimyati di Serang, Rabu.
Ia menekankan, tukin harus sebanding dengan kualitas kerja ASN. “Kalau tukin sebanding dengan kinerja yang dijalankan, kita dorong. Tapi kalau kinerjanya kurang bagus, ya kita tidak berikan tukin. Satu bulan, dua bulan gitu, tidak harus dipukul rata semua,” ujarnya.
Baca juga: Pemprov Banten pangkas tukin ASN guna efisiensi APBD
Untuk memastikan hal tersebut, Pemprov akan membentuk tim khusus penilai kinerja. “Kita nanti akan membuat tim. Tim itu desk, namanya desk Penilaian Kinerja Birokrasi, desk Pengawasan, desk Pengadaan dan lain sebagainya. Kita akan membuat desk insya Allah dalam waktu dekat,” katanya.
Pernyataan Dimyati sejalan dengan kebijakan Pemprov Banten yang memangkas tukin ASN sebesar 2 hingga 5 persen dalam APBD Perubahan 2025. Pemangkasan itu dilakukan untuk efisiensi belanja pegawai yang membengkak akibat tambahan gaji PPPK.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandi sebelumnya menjelaskan, pencairan tukin akan berbasis indikator kinerja bulanan. Artinya, jika target kerja tidak terpenuhi, maka tukin yang diterima juga tidak penuh.
Baca juga: DPRD Banten setujui APBD-P 2025, ada efisiensi
Berdasarkan draf Raperda APBD Perubahan 2025, belanja pegawai Pemprov Banten mencapai Rp2,798 triliun atau sekitar 33–34 persen dari total APBD, melebihi batas maksimal 30 persen yang diatur regulasi. Angka ini naik Rp123 miliar dibanding APBD murni.
Efisiensi anggaran hasil pemangkasan Tukin dan pos lain sebesar Rp116 miliar akan dialihkan untuk program prioritas, seperti sekolah gratis, perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan Jalan Bang Andra, serta ketahanan pangan.
Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menilai langkah efisiensi Tukin perlu dilanjutkan dengan evaluasi lebih mendalam dalam pembahasan APBD 2026, agar fokus pembangunan lebih diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
Baca juga: DPRD Banten alihkan anggaran sosper Rp67 miliar ke program publik
