Serang (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten memulai pemeriksaan tematik pendahuluan terhadap Pemerintah Kabupaten Serang yang berfokus pada dua area utama pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC).
Kepala Bidang Pemeriksaan BPK Perwakilan Banten, Hariandarto, di Serang, Kamis, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari program tematik nasional yang dilakukan BPK di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Menurutnya, dua topik ini dipilih berdasarkan analisis risiko dan urgensi.
Proses pemeriksaan ini diawali dengan sebuah entry meeting yang dihadiri oleh tim auditor BPK dan jajaran Pemerintah Kabupaten Serang.
"Terkait dengan BMD, kita melihat bahwa dari sisi nilainya cukup material dan risiko hilangnya cukup tinggi," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Serang kaji alokasi anggaran pengangkatan 5.000 PPPK penuh waktu
Ia menambahkan bahwa pada pemeriksaan tahun sebelumnya, ditemukan beberapa catatan terkait pengelolaan aset, seperti adanya BMD yang hilang dan belum diserahkannya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pihak pengembang perumahan kepada pemerintah daerah. Akibatnya, nilai aset tersebut belum dapat dicatat dalam laporan keuangan.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap penanganan TBC dilakukan karena Kabupaten Serang tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kasus yang cukup tinggi.
"Kita lihat dari sisi tingkat orang-orang yang terkena TBC, ternyata di Serang termasuk yang lapangan tertinggi juga. Jadi salah satu yang membuat kita masuk ke sini adalah terkait dengan pengelolaan TBC seperti apa, kita harapkan kita mencari solusi," jelasnya.
Hariandarto menegaskan bahwa saat ini pemeriksaan masih dalam tahap pendahuluan. Rekomendasi perbaikan baru akan diterbitkan setelah pemeriksaan terinci selesai dan laporan hasil pemeriksaan telah terbit.
Baca juga: Provinsi Banten raih capaian tertinggi nasional dalam eliminasi TBC
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Serang, Najib Hamas, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan siap untuk bekerja sama.
"Kabupaten Serang sangat terbuka, siap berkolaborasi dengan tim dari BPK," katanya.
Ia juga telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bersikap proaktif dan transparan dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.
"Seluruh OPD diharapkan proaktif menyampaikan apa adanya seluruh proses yang ada, sehingga manakala ada saran maupun rekomendasi dari BPK, bisa mendapatkan perbaikan-perbaikan sistem dan prosedur di pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal pengelolaan aset," tutupnya.
Baca juga: Ratusan warga binaan Lapas Rangkasbitung jalani skrining tuberkulosis
