Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan kehadiran Unit Layanan Disabilitas (ULD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata negara dalam menjalankan amanat pembangunan yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
“ULD ini hadir sebagai bentuk keberpihakan kami terhadap kelompok rentan, terutama saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Ini bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, hingga penanganan bencana,” ujar Andra dalam keterangannya di Kota Serang, Selasa.
Peresmian ULD tersebut dilaksanakan di SMK Negeri 1 Anyer, Kabupaten Serang, sekaligus pembukaan Lomba Kreasi Indonesia (LKI) 2025 jenjang SMK se-Provinsi Banten dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (FLS3N-PDBK).
Baca juga: Wagub Dimyati minta aparat desa proaktif perhatikan warga tidak mampu
Andra menekankan ULD merupakan perwujudan misi ketiga dalam RPJMD Provinsi Banten yakni menciptakan sumber daya manusia yang berintegritas, berkualitas, dan tidak diskriminatif.
“Peresmian ini menjadi bukti konkret bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak sekadar menggulirkan janji, melainkan benar-benar menjalankan misi tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menyatakan ULD akan berperan penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan merumuskan kebijakan yang inklusif.
“Dengan dukungan penuh dari berbagai OPD, ULD akan menjalankan peran strategis dalam identifikasi, pendataan, dan penyusunan kebijakan yang lebih ramah disabilitas,” imbuhnya.
Gubernur juga menyampaikan harapannya agar semangat inklusivitas dapat mendorong peserta didik berkebutuhan khusus untuk terus percaya diri dan berprestasi.
Baca juga: Entas kemiskinan dan pendidikan, Pemprov Banten optimalkan aset "idle"
Sementara itu Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen ) Saryadi, menyampaikan ULD merupakan amanat nasional untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas, baik melalui sekolah khusus maupun satuan pendidikan inklusif.
“Pemerintah pusat berharap ULD di Provinsi Banten dapat menjadi model dalam menyediakan layanan pendidikan inklusif yang sesuai standar nasional. Mulai dari kesiapan guru, kurikulum, hingga sarana dan prasarana yang ramah disabilitas,” tutur Saryadi.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikbud Banten Lukman menambahkan pembentukan ULD sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, yang mewajibkan pemerintah daerah memfasilitasi layanan pendidikan layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.
“Pembentukan ULD ini telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 207 Tahun 2024 dan akan menjadi ujung tombak dalam pelayanan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas di Banten,” jelasnya.
Baca juga: Gubernur Banten ungkap sebab gagalnya capai target pendapatan daerah 2024
Secara fungsional, lanjut Lukman, ULD bertugas melaksanakan kebijakan terkait layanan disabilitas, menyusun analisis kebutuhan, menyediakan data dan informasi, hingga memberikan pelatihan, pendampingan, dan pengawasan yang diperlukan.
Selain itu ULD juga akan menyediakan media pembelajaran, alat bantu, layanan konsultasi, serta membangun kerja sama lintas lembaga untuk mendukung pendidikan peserta didik penyandang disabilitas.
“ULD Provinsi Banten berlokasi di Sekolah Khusus Negeri (SKh) 2 Kota Serang, yang beralamat di Jalan Raya Petir–Serang, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang. Lokasi ini ditetapkan untuk memperluas jangkauan layanan dan memudahkan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, dalam mengakses pendampingan dan fasilitas yang dibutuhkan,” kata Lukman.
Baca juga: Kelas rusak, siswa SDN Binangun Serang belajar bergantian
