Pemkot Integrasikan Sistem E-Gov Permudah Layanan Masyarakat

Walikota Tangerang Arief R Wismasyah saat memberikan pengarahan terkait penerapan sistem e-gov

Misalnya saja ketika warga ingin melakukan pendaftaran perawatan di RS maka tak perlu lagi membawa Foto Copy KTP dan KK sebab database sudah menyimpan. Sehingga tak ada lagi proses pengisian formulir dan menjadi bagian dari paperless

Tangerang (Antaranews Banten) - Pemerintah Kota Tangerang akan mengintegrasikan seluruh sistem electronic government (e-government) yang selama ini telah terbangun untuk memangkas birokrasi dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang Rabu menjelaskan, gambaran dari proses integrasi sistem e-government adalah ketika masyarakat ingin mengajukan proses perawatan di Rumah Sakit (RS).

Jika selama ini warga harus mengisi formulir, maka kedepannya tak perlu lagi. Pasalnya, seluruh data diri warga Kota Tangerang sudah terinput dalam satu database dan satu aplikasi. Sehingga, tak ada lagi penggunaan kertas secara berlebihan dan ini pun wujud dari paperless.

"Misalnya saja ketika warga ingin melakukan pendaftaran perawatan di RS maka tak perlu lagi membawa Foto Copy KTP dan KK sebab database sudah menyimpan. Sehingga tak ada lagi proses pengisian formulir dan menjadi bagian dari paperless," katanya.

Arief juga menjelaskan, integrasi sistem e-gov menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi selama penerapan sistem smart city di kota Tangerang.

"Ini merupakan hasil dari evaluasi yang telah kami lakukan terhadap berbagai aplikasi yang telah terbangun," ucapnya.

Selama ini, menurut Arief proses administrasi keuangan contohnya, memerlukan proses yang panjang dalam hal perencanaan, penganggaran dan juga proses pencairannya.

"Jadi selama ini terkesan lama karena proses input datanya yang berulang belum lagi proses verifikasinya," katanya.

Sehingga melalui integrasi aplikasi e-gov ini diharapkan tidak ada lagi proses birokrasi yang berbelit, yang berbiaya tinggi dan terkesan ribet karena harus bawa berkas yang banyak.

"Saya kalau berkunjung ke ruang kerja pegawai, meja kerjanya pada berantakan karena berkas yang menumpuk. Dan ada OPD yang harus nyewa gudang hanha untuk menyimpan berkas yang sebenarnya bisa didigitailisasi," ujarnya.

Arief juga menegaskan, jika sistem tersebut bisa diintegrasikan maka akan ada efisiensi baik dari sisi publik sebagai user maupun dari sisi anggaran pemerintah daerah sebagai operator.

"Karena enggak ada lagi biaya buat belanja ATK, karena sudah paperless, masyarakat juga tinggal klik aplikasi untuk mendapatkan layanan yang tersedia, enggak perlu repot mikirin cuti kerja atau biaya ojek. Karena bisa diakses di rumah atau di tempat kerjanya," pungkas Arief.