Lebak (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kekurangan tenaga penyuluh pertanian berstatus aparatur sipil negeri (ASN) karena sudah lama tidak ada pengangkatan pegawai.
"Kami meminta pemerintah pusat mengangkat kembali tenaga penyuluh pertanian berstatus ASN, terlebih Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan," kata Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Provinsi Banten Erry Yanwar saat Pelatihan Kepimpinan Administrator (PKA) bertempat di Kelompok Tani Sukabungah Kabupaten Lebak, Kamis.
Menurut dia, kekurangan tenaga penyuluh pertanian itu dipastikan berdampak terhadap sumber daya manusia (SDM) petani. Sebab, fungsi tenaga penyuluh itu memberikan edukasi untuk mengubah perilaku, sikap, dan keterampilan petani guna mendukung program swasembada pangan.
Kehadiran penyuluh sangat menentukan untuk meningkatkan SDM petani sehingga perlu adanya pengangkatan tenaga penyuluh pertanian itu, ujarnya.
Baca juga: Pemkab Serang beri penghargaan ASN berprestasi dan inovatif
Saat ini, jumlah tenaga penyuluh berstatus ASN di Banten tercatat 647 orang dan idealnya satu desa satu petugas sesuai Permentan No 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluhan Pertanian.
Saat ini, di Provinsi Banten terdapat 1.552 desa, sehingga terjadi kekurangan 905 orang tenaga penyuluh.
"Kemungkinan besar ke depan bisa terjadi krisis tenaga penyuluh jika pemerintah tidak ada pengangkatan tenaga penyuluh berstatus ASN," katanya.
Oleh karena itu ia menyebut dalam waktu dekat akan memberi pelatihan kepada para petani mandiri yang berhasil di Kabupaten Lebak menjadi penyuluh swadaya.
Melalui pelatihan itu mereka ditingkatkan SDM-nya agar bisa menjadi petugas penyuluh swadaya guna meningkatkan kompetensi dan SDM bidang pertanian pangan agar petani bisa menyampaikan kepada rekan-reka mereka di kelompok tani.
"Kami melaksanakan pelatihan itu untuk menutupi kekurangan tenaga penyuluh dan kedepannya ke daerah lain di Banten," katanya menjelaskan.
Baca juga: Pemkot Tangerang beri pelatihan wirausaha bagi ASN masuki purna tugas
