Serang (ANTARA) - Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten belum maksimal dalam pembahasan disparitas masyarakat Banten utara dan selatan, dalam debat Pilkada Banten Rabu (16/10).
"Soal akselerasi, soal disparitas pembangunan soal bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten, saya kira kedua paslon belum maksimal mengeluarkan semua visi misi, gagasan janji kampanye harus berbuat apa," kata Adib di Serang, Kamis.
Menurutnya, apa yang dibahas pasangan Arini Rachmi Diany-Ade Sumardi dan Andra Soni-Dimyati Natakusumah masih bersifat umum dan belum mendetailkan bagaimana laporan kerja yang harus diciptakan untuk permasalahan tersebut guna peningkatan kesejahteraan.
Baca juga: Airin-Ade bangun janji jalan desa poros Banten selatan dan utara
Padahal, kata Adib, harusnya bagaimana terkait dengan penyelesaian masalah yang bakal dikeluarkan, dan bagaimana mengatasi disparitas pembangunan secara mendetail.
"Jadi seharusnya ada detailisasi program kerja yang harus disampaikan kepada publik, karena gagasan-gagasan secara detail itulah yang akan dimaknai oleh publik," kata dia.
Dia juga menyoroti dalam debat Pilkada Banten tersebut tentang sepakat membuat daerah otonomi baru (DOB) yang dirinya nilai hanya terkesan mengikuti arus.
Adib mengatakan untuk membentuk DOB harus dipikirkan secara matang tentang segala macam aspek yang dibutuhkan. Selain daripada moratorium yang perlu dicabut terlebih dahulu oleh pemerintah pusat.
Pada kubu Airin-Ade, ia menilai wajar bahwa pasangan tersebut akan memenangkan hati orang Lebak dengan keberpihakan Ade sebagai warga asli sana. Namun hal tersebut ada kesan berbeda jika dilontarkan oleh kubu Andra-Dimyati.
"Karena kan skema daerah otonomi baru ini agak ribet, apakah daerah itu secara ekonomi membebani keuangan pusat apa nggak, bisa survive secara ekonominya sendiri apa nggak," sambungnya.
Baca juga: Guna pembangunan berkeadilan, Andra Soni dukung pemekaran Cilangkahan
Adib menilai masalah kesenjangan yang terjadi di Banten seharusnya bisa menjadi fokus pembahasan debat bagi para paslon. Sebab menurutnya, disparitas pembangunan hingga saat ini masih belum terselesaikan.
Debat pertama yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten pada Rabu (16/10) menghadirkan tim panelis penyusun daftar pertanyaan pada debat pertama terdiri dari Fatah Sulaiman, Ahsanul Minan, Taufik F, Ahmad Bakir Ihsan, Agus Supadmo, Karyono Wibowo, dan Yannu Setiyawan.
Sebelumnya KPU Provinsi Banten menetapkan dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pilkada 2024, yakni pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang diusung PDIP, Partai Golkar dan lima partai nonparlemen, yaitu PBB, Partai Gelora, Partai Umat, PKN dan Partai Buruh.
Kemudian, pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PSI, PAN, PPP, PKS, Partai Demokrat, Partai Garuda dan Partai Prima.
Baca juga: Al Muktabar: pemikiran paslon di debat rekat pada perencanaan daerah
Pengamat nilai kedua paslon belum maksimal bahas disparitas Banten
Jumat, 18 Oktober 2024 3:06 WIB