Pemda diminta mendagri bentuk satgas tangani TBC dan polio

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih serius menangani tuberkulosis (TBC) dan polio di daerah dengan cara membuat tim atau Satuan Tugas (Satgas) vaksinasi.

Pasalnya, TBC dan polio menjadi fenomena gunung es dengan jumlah penderita yang cukup banyak.

"Menteri Kesehatan sudah menyampaikan, dan ini sudah rapat di tingkat Presiden, (terkait) dua masalah penyakit ini. Polio, banyak anak-anak kita yang cacat kakinya karena polio ini, dan (perhatian yang) sama dengan TBC," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan saat ini baru 144 Pemda yang menerbitkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dan SK Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.

Beberapa Pemda yang telah menerbitkannya di antaranya Provinsi Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Baca juga: Catat, anak di bawah 10 tahun bisa tertular TBC dari remaja

Sementara itu, untuk penanganan TBC, Pemda yang sudah melakukan rencana aksi baru sebagian dan masih terus dimonitor oleh Kemendagri.

"Atensi Bapak Menteri Kesehatan kemarin, yang paling penting sekali adalah di daerah Papua khususnya. Ini yang kerja baru Papua Tengah, Papua induk, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya belum membuat tim untuk polio ini," ungkapnya.

Dia menjelaskan berbeda dengan kondisi COVID-19 yang saat itu belum diketahui vaksinnya, baik polio maupun TBC sudah tersedia vaksin dan obat-nya.

Justru, yang menjadi tantangan saat ini adalah memperkuat vaksinasi dan mempercepat pengobatan bagi mereka yang sudah terlanjur sakit.

"Polio ini penyakit lama, vaksinnya ada, obat-nya juga ada sebetulnya, tapi kalau sudah sekali cacat tidak bisa, seumur hidup," tambah Tito.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Yudhi Pramono menyampaikan capaian dan strategi penanggulangan TBC dan polio di daerah. Dia menegaskan, masih ada Pemda yang belum melaksanakan usaha untuk penanggulangan.

"Masih ada gap, masih ada beberapa daerah yang memang sepertinya effort-nya belum ada. Nanti, kami mohon dukungan Bapak Menteri (Mendagri), karena beberapa daerah juga stagnan begitu ya, terutama tadi yang Bapak sampaikan untuk daerah Papua," jelas Yudhi.

Baca juga: Dinkes Kota Tangerang siapkan 613.200 dosis nOPV2 Polio.

Dari data Kemenkes per 2 Juli 2024, dia memaparkan ada 10 kabupaten/kota dengan capaian notifikasi TBC tertinggi, yaitu Kota Tegal (108 persen), Kota Cirebon (97 persen), Kota Sukabumi (90 persen), Kota Singkawang (72 persen), Kota Kendari (71 persen), Kota Tangerang (71 persen), Kota Palopo (68 persen), Morowali Utara (66 persen), Kota Banda Aceh (66 persen), dan Halmahera Tengah (66 persen).

"Tetapi juga masih ada sepuluh kabupaten/kota, dari pemantauan kami yang masih rendah, masih belum mencapai target, malah masih ada yang (notifikasi) masih nol. Jadi Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, dan Intan Jaya, ini perlu effort yang kuat sekali. Dari Bapak/Ibu (Kepala Daerah) kami mohon dukungannya," tuturnya.

Berkaitan dengan PIN Polio, Yudhi menyebut cakupan PIN Polio per 13 Juli 2024 di Tanah Papua (PIN Tahap 1) pada hari ke-48 menunjukkan belum ada provinsi yang mencapai target cakupan 95 persen.

Cakupan masih di bawah target, yaitu 49,8 persen untuk dosis 1 dan 20,7 persen untuk dosis 2.

"Untuk dosis 1 yang mencapai target dari 42 kabupaten/kota (seluruh Papua), yaitu Kaimana, Teluk Bintuni, dan Sorong. Sedangkan untuk dosis 2 sampai saat ini belum ada yang mencapai target, kami berupaya untuk melakukan percepatan bersama Bapak/Ibu Gubernur dan Bupati/Wali Kota," pungkas Yudhi.

Baca juga: Dinkes: PIN Polio Tangerang Selatan sasar 156.904 anak