Rangkasbitung (ANTARA) -
Tokoh pendiri Provinsi Banten Tryana Sam'un mengatakan masyarakat Banten harus terlepas dari kemiskinan absolut atau kemiskinan ekstrem sesuai cita-cita dan harapan saat Banten berpisah dari Provinsi Jawa Barat.
"Kita cukup prihatin kemiskinan ekstrem di Banten masih tinggi," katanya saat menyalurkan bantuan pembangunan gedung Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) di Yayasan Saija Adinda Rangkasbitung, Lebak, Sabtu.
Menurut dia, kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten harus nol persen. Potensi kekayaan sumber daya alam melimpah baik sektor pertanian, perkebunan, perikanan, maupun pertambangan, namun kenyataannya kondisi masyarakat Banten hingga kini sangat ironis, karena lilitan kemiskinan ekstrem.
Padahal, katanya, cita-cita pendirian Provinsi Banten di antaranya masyarakat harus hidup sejahtera dan terbebas dari kemiskinan.
Baca juga: Al Muktabar sebut Banten masih jadi tujuan para pencari kerja
Sepanjang kemiskinan ekstrem masih ada, kata Tryana, pembangunan di Banten dinilai belum berhasil untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.
"Kita berharap 10 tahun ke depan masyarakat Banten harus mampu membebaskan diri dari kemiskinan ekstrem hingga nol persen," kata mantan Ketua Umum Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten (Bakor PBB) itu.
Menurut dia, kunci untuk menghapus kemiskinan ekstrem ada pada gubernur sebagai kepala daerah. Peran gubernur memiliki kebijakan yang langsung untuk membebaskan rakyatnya dari lilitan kemiskinan.
Karena itu, Tryana minta siapapun pemimpin Banten ke depan tentunya harus mampu membebaskan kemiskinan, termasuk kebodohan yang ada di Banten.
"Kami minta Gubernur Banten yang akan terpilih pada November 2024 nanti bisa meningkatkan kesejahteraan dan melepaskan kemiskinan ekstrem sesuai harapan Banten lepas dari Jawa Barat itu," katanya.
Baca juga: Pemkot upayakan jamaah haji Banten pulang lalui asrama haji Cipondoh
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana mengatakan untuk menangani kemiskinan ekstrem tahun ini telah disiapkan anggaran sebesar Rp32,5 miliar.
Dalam program penanganan kemiskinan ekstrem tersebut masing-masing keluarga mendapatkan bantuan Rp500.000 untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
"Sasarannya untuk sekitar 65 ribu keluarga kurang mampu di delapan kabupaten/kota," katanya.
Baca juga: Wali Kota Tangsel sebut tak ada tempat bagi intoleransi
