FR-PTMA minta pemerintah tak jalani diplomatik dengan Israel

Tangerang (ANTARA) - Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (FR-PTMA) di beberapa wilayah meminta agar Pemerintah Indonesia tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai negara pelaku genosida.

Pernyataan tersebut, disampaikan Forum Rektor PTMA dalam aksi bela Palestina dan Kutuk Israel yang digelar serentak oleh 172 perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyiyah, Selasa.

Sekretaris Umum FR-PTMA, Prof Dr Ma’mun Murod mengatakan bahwa tindakan genosida yang dilakukan Israel atas Palestina belum menemui titik terang sejak konflik kembali memanas pada Oktober 2023, dimana atas serangan brutal yang dilakukan Israel kepada Palestina telah memakan korban sebanyak 35.000 orang dan terluka mencapai lebih dari 77.867 orang.

"Atas kejadian yang tidak berperikemanusiaan itu, FR-PTMA melakukan aksi bela Palestina di lingkungan kampus masing-masing secara serentak dengan menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah," katanya.

Baca juga: PP Muhammadiyah: jadikan forum silaturahim untuk kemajuan bangsa

Ia mengungkapkan dari beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi bela Palestina itu, di antaranya adalah mengutuk keras Israel atas agresi dan serangan militer yang tidak proporsional, penangkapan massal terhadap warga sipil Palestina, perusakan berbagai fasilitas umum, utamanya fasilitas kesehatan, serta blokade bantuan kemanusiaan.

Kedua, mengapresiasi sebesar-besarnya dukungan mahasiswa, dosen, dan guru besar di seluruh dunia yang sudah berani menyuarakan hati nurani dan akal sehatnya menolak kejahatan genocide Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Ketiga, mengecam keras sikap Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, dan negara-negara serta pihak-pihak lainnya yang terus memberikan dukungan dan bantuan terhadap Israel dalam agresi dan penyerangan terhadap Palestina.

Keempat, meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memaksa dan memfasilitasi perundingan dan gencatan senjata Israel dan Palestina. Kelima, mendukung Internasional Criminal Court (ICC) mengadili Benjamin Netanyahu dan tokoh Israel lainnya yang terlibat dalam genosida warga Palestina.

"Keenam, mengecam OIC (Organization of Islamic Cooperation), Rabithah Alami Islami, dan negara-negara Arab yang bersikap lemah serta cenderung membiarkan Israel melakukan kejahatan kemanusiaan berupa penyerangan dan pembunuhan untuk kepentingan dalam negerinya sendiri," katanya.

Baca juga: Kapolri ajak warga Muhammadiyah jaga persatuan bangsa

Selanjutnya, pihaknya mengapresiasi atas konsistensi dan keberanian Menteri Luar Negeri RI dalam berbagai forum dunia untuk terus membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina, menolak kejahatan Israel, serta mengkritik keras kemunafikan Barat dalam kasus konflik Israel-Palestina.

Kedelapan, FR-PTMA meminta pada Pemerintah Indonesia agar tidak ada sedikit pun berpikiran, apalagi melakukan langkah-langkah politik untuk membuka hubungan dengan pelaku genosida, yaitu Israel.

Kesembilan, FR-PTMA meminta agar Pemerintah Indonesia memperkuat jalinan diplomasi dengan negara-negara lain untuk mewujudkan lahirnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Kesepuluh, mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk terus memberikan perhatian serius terhadap perkembangan konflik Israel dan Palestina, dengan terus memberikan bantuan moral, material, dan spiritual terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Seruan aksi bela Palestina serentak di lingkungan PTMA dikeluarkan oleh FR-PTMA pada 3 Mei 2024. Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar aksi bela Palestina di Kampus A (Cireundeu) tepatnya di Plaza UMJ dan Kampus B (Cempaka Putih) tepatnya di Lapangan Gedung Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK).

Pada aksi itu, ratusan sivitas akademika UMJ yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan menghentikan kegiatan harian, baik perkuliahan maupun kantor, dan berkumpul di titik aksi sebagai bentuk dukungan dan pernyataan sikap tegas atas genosida terhadap warga Palestina yang sudah berlangsung lebih dari enam bulan.

Baca juga: Muhammadiyah sebut belum ada pembahasan kabinet bersama presiden terpilih