Ketua KPU RI minta jajarannya bekerja profesional dan transparan

Jakarta (ANTARA) -
"Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten dan kota, beserta jajaran diteruskan di tingkat TPK, PPS, dan TPPS agar bisa bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih," kata Hasyim Asy’ari usai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu.

Hasyim mengatakan sikap transparan dan profesional tersebut akan membantu para petugas penyelenggara pemilu dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada para pemilih untuk menggunakan hak pilih dan juga peserta Pemilu 2024 untuk berkompetisi.

Selain itu, setiap petugas diharapkan menjaga integritas. Apabila petugas mengalami kesulitan atau situasi darurat yang tidak bisa diselesaikan sendiri, maka Hasyim meminta petugas segera meneruskan kejadian tersebut ke tingkat pusat untuk diselesaikan.

"Kami minta segera melapor kepada KPU kabupaten dan kota untuk dilaporkan ke KPU provinsi dan juga dilaporkan pada KPU pusat, sehingga bisa diatasi, dicarikan jalan keluar," kata Hasyim.

Baca juga: Presiden Jokowi sebut keteledoran teknis pemilu bisa berimplikasi politis

Dalam kesempatan tersebut, Hasyim mengatakan KPU telah bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat tata kelola sistem teknologi informasi (IT) di KPU.

"Sistem IT KPU untuk layanan kepemiluan, kami didukung oleh beberapa kampus yang memang membangun sistem informasi tersebut. Demikian juga, kami didukung oleh satuan-satuan pemerintah yang menjadi satu gugus tugas yang memberikan dukungan kepada KPU dalam rangka untuk penguatan tata kelola sistem informasi di KPU," ujar Hasyim.

Sebelumnya, dalam rapat konsolidasi tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh komponen penyelenggara Pemilu 2024 untuk menghindari keteledoran teknis yang bisa berimplikasi politis dan mengganggu situasi kondusif negara.

Baca juga: Debat ketiga disarankan bahas rentannya korupsi alpalhankam

Ketersediaan dan distribusi logistik juga perlu diperhatikan dengan baik, termasuk dukungan kesiapan sistem dan teknologinya.

"Hati-hati mengenai ini, hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail, sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik bisa merembet kemana-mana," kata Jokowi.

Dia juga mengingatkan bahwa di era serba digital saat ini menjadi tantangan yang harus disikapi oleh setiap penyelenggara pemilu guna menghindari ketidakcermatan layanan yang dapat mengganggu legitimasi hasil pemilu.

"Jaminan keandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi peretasan. Hati-hati mengenai ini, karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik," kata Jokowi.

Dia pun turut menekankan Pemilu 2024 sebagai perintah undang-undang yang memiliki tantangan kompleks, namun harus tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya melalui kepastian tata kelola hingga kesiapan petugas dalam menjalankan tugasnya.

Baca juga: KPU Banten catat 29 ribu lebih disabilitas masuk DPT