Presiden Jokowi sebut keteledoran teknis pemilu bisa berimplikasi politis

Jakarta (ANTARA) -
Pernyataan itu dikemukakan Presiden Jokowi saat menyampaikan arahan kepada 6.183 peserta dari kalangan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia dalam agenda Rapat Konsolidasi Nasional 2023 Dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu.

"Hati-hati mengenai ini, hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik bisa merembet kemana-mana," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi terbitkan Perpres Percepatan Transformasi Digital

Dalam kesempatan itu Presiden mengingatkan bahwa era yang serba digital menjadi tantangan yang harus disikapi setiap penyelenggara Pemilu untuk menghindari ketidakcermatan layanan yang dapat mengganggu legitimasi hasil Pemilu.

"Jaminan keandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi peretasan, hati-hati mengenai ini. Sekali karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik," tuturnya.

Dikatakan Jokowi Pemilu 2024 sebagai perintah undang-undang memiliki tantangan yang sangat kompleks, tapi harus tetap jalankan dengan sebaik-baiknya melalui kepastian tata kelola yang baik hingga kesiapan petugas dalam menjalan tugasnya.

Baca juga: Bawaslu Cilegon ajak organisasi perempuan awasi kecurangan Pemilu

Menurut Jokowi ketersediaan dan distribusi logistik perlu diperhatikan dengan baik, termasuk dukungan kesiapan sistem dan teknologinya.

"Jangan sampai ada yang tercecer satupun semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah, termasuk aspek teknis-nya," ucapnya berharap.

Jokowi kembali mengingatkan tentang pentingnya menjaga netralitas petugas KPU, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, demi Pemilu yang berjalan jujur dan adil.

"Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu, misalnya, bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara baik TNI maupun Polri," ujarnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Burhanuddin, hingga sejumlah perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga: 21 rektor di Solo Raya lakukan deklarasi pemilu damai