"Ini adalah lanjutan dari penertiban pertama yang sudah kami lakukan pada September 2023," kata Fierly.
Baca juga: Bawaslu Kota Serang temukan dua ASN langgar netralitas pemilu
Baca juga: Bawaslu Kota Serang temukan dua ASN langgar netralitas pemilu
Fierly menjelaskan penertiban dilakukan selama tiga hari mulai 26-28 Oktober 2023 di wilayah Kecamatan Serang, Curug, dan Walantaka, Kasemen, Walantaka, dan Cipocok Jaya serta jalan-jalan protokol Kota Serang.
"Kalau tingkat kecamatan tidak merata karena keterbatasan soal alat-alat itu, tapi kalau di jalan-jalan protokol kita akan menggunakan mobil crane untuk menertibkan baliho besar," jelasnya
APK yang saat ini disasar untuk ditertibkan adalah semua jenis APK, baik baliho, reklame, spanduk dan billboard. APK di Kota Serang yang dipasang sebelum waktunya berjumlah sekitar 3.000.
Baca juga: Komisi Informasi kunjungi Bawaslu Banten terkait keterbukaan informasi publik
Baca juga: Komisi Informasi kunjungi Bawaslu Banten terkait keterbukaan informasi publik
Adapun dasar hukumnya, jelas Fierly, menggunakan 3 dasar hukum yaitu, Perda K3 Nomor 10 tahun 2010, pasal 79 ayat 2 PKPU Nomor 15 tahun 2023, dan surat edaran Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023.
"Penertiban kali ini sebagai bentuk peringatan kepada peserta Pemilu 2024 untuk tidak memasang APK sebelum masa kampanye dimulai yaitu tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024," katanya.
Ia menambahkan sebelumnya Bawaslu Kota Serang telah memperingatkan peserta Pemilu untuk tidak memasang APK sebelum waktunya. Setelah penertiban kali ini, Bawaslu Kota Serang juga akan melakukan penertiban kembali pada bulan November mendatang sebelum masa kampanye dimulai.
Dikatakan Fierly, apabila ada peserta Pemilu yang ingin mengambil APK yang sudah ditertibkan bisa datang ke Bawaslu Kota Serang. Namun harus menandatangani kesepakatan bahwa tidak akan memasang APK sebelum masa kampanye.