Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa calon pemimpin mendatang harus memiliki nafas panjang disertai keberanian dan konsistensi untuk bekerja melanjutkan kebijakan krusial yang telah ia mulai, karena seharusnya memang lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas.
"Yang dibutuhkan itu adalah nafas panjang, karena kita tidak sedang jalan-jalan sore, kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Presiden menegaskan bahwa kembali pesannya bahwa kepemimpinan ke depan, yang akan ditentukan lewat Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024, sangat menentukan masa depan Indonesia.
"Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan, bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak, untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini?," ujar Jokowi.
Baca juga: Jokowi tahu kerap disebut "Pak Lurah" dan jadi tameng politik
Presiden memaparkan sejumlah kebijakan penting yang ia yakini perlu dilanjutkan, salah satunya hilirisasi sumber daya alam (SDA). Menurut Presiden hilirisasi SDA dapat meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia menjadi dua kali lipat atau lebih dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.
Presiden memaparkan pendapatan per kapita Indonesia pada 2022 berada di angka Rp71 juta pada 2022. Angka tersebut akan meningkat dua kali lipat menjadi Rp153 juta (sekitar 10.900 dolar AS) dalam 10 tahun ke depan, Rp217 juta (sekitar 15.800 dolar AS) dalam 15 tahun mendatang, dan Rp331 juta (sekitar 25.000 dolar AS) pada 22 tahun nanti.
Presiden menambahkan pemerintah telah meletakkan pondasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang sejauh ini telah meningkatkan daya saing Indonesia naik dari peringkat 44 menjadi 34 pada 2022 berdasarkan International Institute for Management Development (IMD).
Baca juga: Penyelesaian KKB di Papua disebut harus gunakan pendekatan kebudayaan
Presiden juga mengungkapkan pemerintah telah melakukan upaya pemerataan ekonomi melalui pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar, termasuk menggelontorkan dana desa yang mencapai Rp539 triliun dalam rentang waktu 2015–2023.
Selain itu, Pemerintah juga secara konsisten melakukan reformasi struktural khususnya dalam hal penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi.
"Semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan," kata Jokowi.
Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI dalam Sidang Tahunan 2023 yang turut dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, dan Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz.
Turut hadir pula Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, para menteri kabinet Indonesia Maju, para ketua partai politik dan pejabat negara lainnya.
Baca juga: Lagi di Pacitan, SBY tak hadiri Sidang Tahunan MPR
