PDSI bertempat di Vinski Tower lantik pengurus provinsi

Jakarta (ANTARA) - Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) bertempat di Kantor Pusat Vinski Tower, Jakarta Selatan melantik sejumlah pengurus provinsi dan lembaga untuk memajukan dunia kedokteran di Indonesia.

"Dengan pelantikan ini kami sudah memiliki perangkat di 38 provinsi dan siap untuk memberikan pelayanan kepada faskes (fasilitas kesehatan) di seluruh Indonesia," kata Wakil Ketua Umum PDSI, Prof. dr. Deby Vinski, MSc, PhD di Jakarta, Senin.

Prof. Deby menjelaskan PDSI siap untuk berdampingan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memfasilitasi dokter di seluruh Indonesia untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

Hadir pada pelantikan pengurus provinsi PDSI Letjen TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) selaku pembina dan Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Priyatno, Sp.B, MARS.  selaku ketua umum.
 
Kehadiran PDSI berbarengan dengan disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pengurus Pusat Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) melantik pengurus provinsi, serta meresmikan berbagai lembaga di bawahnya. 

Vinski Tower juga merupakan Markas besar World Council for Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine (WOCPM) yang berpusat di Paris serta Markas Besar World Council of Stem Cell (WOCS) Geneva, Switzerland.  

Prof. Deby dalam pembukaan menyatakan apresiasi kepada para dokter yang menjadi pengurus di daerah. 

Baca juga: Menkes RI terima penghargaan "Pahlawan Transformasi Kesehatan Indonesia" dari PDSI

Prof. Deby juga menyambut hangat kehadiran Prof. Terawan yang sudah memberikan dukungan lembaga penelitian dan lembaga beasiswa PDSI.  

Prof. Deby sangat bangga karena PDSI yang baru berdiri dua tahun namun sudah banyak bukti nyata dalam membuat perubahan baik bagi kedokteran di Indonesia.

Dalam sambutannya Prof. Deby mengatakan sesuai dengan visi misi PDSI bahwa PDSI akan menjadi pelopor reformasi kedokteran Indonesia yang menjunjung tinggi kesejawatan, serta berwawasan Indonesia untuk dunia demi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
 
Prof Deby juga mengatakan saat ini organisasi profesi sudah tidak tunggal sehingga segala monopoli yang  dikeluhkan oleh banyak dokter selama ini sudah tidak ada lagi dan masa depan kesehatan Indonesia akan semakin cerah, hal ini tentunya akan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. 

Dalam pelantikan ini, pengurus dari 38 provinsi ini diharapkan dapat membina cabang di kabupaten/kota yang juga sudah terbentuk di beberapa provinsi.  Selain itu, PDSI juga meresmikan 6 lembaga baru, yaitu: 
1.    Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Kesehatan Indonesia yang memiliki kepemimpinan kolektif kolegial 
2.    Lembaga Bantuan Hukum Tenaga Kesehatan yang diketuai oleh Dr. dr. Dollar, SH, MH, FIHFAA 
3.    Lembaga Riset Kesehatan PDSI yang diketuai oleh Dr. Marhaen Hardjo, M.Biomed, PhD 
4.    Lembaga Beasiswa Kedokteran PDSI  yang diketuai oleh Mayjen TNI (Purn) dr. Daniel Tjen, Sp.S 
5.    Koperasi PDSI  yang diketuai dr. Muhammad Arif El Habibie, MSM, FIHFAA 
6.    Lembaga Kerjasama Internasional PDSI yang diketuai oleh dr. Natasha Cinta Vinski, 
MBA 
7.    Junior Doctors Network yang diketuai Dr. dr. Dahlan Gunawan, Sp.KKLP, MH, MM, FIHFAA 

Ketujuh lembaga ini sesuai dengan misi PDSI, yaitu menyejahterakan anggota, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, serta membawa dunia kesehatan Indonesia ke level internasional.  

Sebelumnya, PDSI juga sudah membentuk beberapa perhimpunan spesialis dan beberapa dewan terkait pasca deklarasi pendirian PDSI tahun 2022 yang lalu. Dan sesuai dengan visinya sebagai reformator dunia kesehatan Indonesia, perkumpulan ini telah berhasil mengadvokasi pemerintah dan DPR untuk membuat dan mensahkan UU Kesehatan yang baru. 

Perlu dicatat bahwa PDSI juga telah aktif dalam berbagai kegiatan sosial, penelitian, dan pembelaan hukum sejawatnya. 

Agenda ke depannya PDSI akan melakukan kongres nasional kedua yang akan berlangsung di area Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bali yang diresmikan oleh Presiden Jokowi dimana beliau sejak awal dikenal sangat mendukung Undang-undang Omnimbuslaw Kesehatan.