LKPP RI apresiasi Pemkab Jepara terapkan digitalisasi pengadaan

Serang (ANTARA) - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Hendrar Prihadi menyampaikan apresiasi atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara menerapkan digitalisasi pada sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungannya.

Hendrar berpesan agar pemerintah daerah mampu memilih dan berkolaborasi dengan mitra Toko Daring LKPP yang dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah. 

Dia juga mengingatkan Toko Daring merupakan bagian dari sistem pengadaan digital yang dikembangkan oleh LKPP sehingga pemerintah daerah bisa memanfaatkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bisa transparan. 

Baca juga: Realisasi belanja e-katalog lokal di Kota Tangerang tembus Rp73,51 miliar

"Kami mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai kabupaten dengan nilai transaksi di Toko Daring tertinggi se-Indonesia selama tahun 2022 hingga Juli 2023," ucap Hendrar Prihadi dalam keterangan tertulis, Selasa.

Pemerintah kabupaten Jepara menggelar acara Dialog Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) di Pendopo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (14/7/2023).  

Kegiatan ini digelar untuk mempercepat dan mendorong transformasi digital dalam bidang pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemkab Jepara melalui metode pengadaan digital (e-purchasing).  

Selain itu hal ini juga dilakukan untuk mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), khususnya terkait pengadaan PDN melalui Usaha Mikro Kecil (UMK) di Jepara. 

Pengadaan digital di Jepara dilakukan melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP. Pemerintah Kabupaten Jepara bekerja sama dengan marketplace Mbizmarket mitra Toko Daring LKPP karena platform ini dinilai dapat mengadopsi proses bisnis pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Selain itu, transaksi pembayaran atas pembelian barang dan jasa di marketplace mitra Toko Daring LKPP tersebut dapat dilakukan secara online, dan terhubung langsung dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, serta terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia.  

Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta yang hadir membuka acara menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan Toko Daring LKPP untuk pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah. 

"Kami menyampaikan apresiasi kepada 80.000 lebih pelaku usaha mikro kecil sebagai penyedia barang dan jasa lokal di Jepara yang mampu mengikuti perubahan sistem belanja secara elektronik.  Melalui kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan kembali kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jepara agar melakukan belanja pengadaan di Toko Daring.  Kita harus mengoptimalkan potensi penyedia lokal di Jepara,  agar Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) kita dapat dibelanjakan melalui penyedia lokal, sehingga perputaran ekonomi dapat terjadi dan berjalan dengan baik.  Selain itu kita juga harus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri seoptimal mungkin.  Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi kepada Mbizmarket atas pelayanan yang diberikan dalam proses belanja di  Toko Daring. Harapan kami, kerja sama yang telah terjalin  baik antara Kabupaten Jepara dan Mbizmarket dapat menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang," ujar Edy Supriyanta, Pj Bupati Jepara.

Pada acara tersebut Bupati Jepara bersama Kepala LKPP RI memberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jepara dengan nilai transaksi belanja di Toko Daring tertinggi selama tahun 2022 hingga Juli 2023. 

Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah RSUD Kartini dengan nilai transaksi hampir 10 milyar, dan Sekretariat Daerah dengan nilai transaksi mencapai lebih dari 5 milyar.  Sementara itu, Organisasi Perangkat Daerah yang menerima penghargaan dengan jumlah transaksi terbanyak selama tahun 2022 dan hingga Juli 2023 adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) sebanyak masing-masing sebanyak lebih dari 2.000 lebih paket.  Pada kesempatan yang sama Kepala LKPP RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara atas capaian transaksi di Toko Daring tertinggi se-Indonesia sejak 2022 hingga Juli 2023.

Chief Executive Officer & Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengatakan Mbizmarket berkomitmen untuk menyokong pertumbuhan UMK di Jepara melalui berbagai program, salah satunya adalah dengan memberikan bimbingan teknis penggunaan platform Toko Daring, bagaimana mengemas dan menayangkan produk sehingga menarik pembeli di marketplace, serta menyokong UMK di Jepara dengan menggandeng rekanan strategis Mbizmarket di bidang keuangan untuk membuka akses pinjaman modal, membantu pelaku UMK khususnya yang menjadi penyedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yang mengalami keterbatasan permodalan.  

"Kami bersyukur dan sangat senang, Pemerintah Kabupaten Jepara mendapat penghargaan dari LKPP RI sebagai pemerintah daerah tingkat kabupaten dengan nilai transaksi terbesar di Toko Daring selama kurun waktu 2022 hingga Juli 2023. Kami berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten Jepara terkait percepatan transformasi pengadaan digital," imbuh Ryn.

Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk meningkatkan nilai transaksi pengadaan langsung barang/ pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya secara bertahap, yang bernilai paling banyak Rp 200 juta, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021.  Dengan upaya ini diharapkan Kabupaten Jepara dapat lebih memaksimalkan pengadaan barang dan jasa yang menyasar ke produk-produk UMK lokal di Jepara.

"Kebijakan yang dijalankan oleh Kabupaten Jepara dalam rangka memaksimalkan belanja pengadaan di Toko Daring, adalah dengan mengkonsolidasi atau memusatkan semua proses pengadaan oleh pejabat pengadaan di bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ).  Kami juga mengupayakan untuk selalu memberikan arahan kepada penyedia-penyedia lokal di Jepara untuk bergabung ke Toko Daring, dan mendaftar di aplikasi Mbizmarket, sehingga  pejabat pengadaan di berbagai OPD di Jepara dapat memilih dan membeli produk yang ditayangkan," ujar Hassanudin Hermawan, Kepala Bagian PBJ Kabupaten Jepara.

Praktik baik yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Jepara terkait transformasi pengadaan digital, diharapkan dapat direplikasi oleh kota dan kabupaten lainnya sekitar di Jawa Tengah, bahkan oleh seluruh pemerintah daerah lainnya di tanah air.