Pengamat: pembebasan bersyarat narapidana kasus korupsi sesuai UU

Tangerang (ANTARA) - Pengamat hukum Universitas Indonesia Leopold Sudaryono menyebutkan pembebasan bersyarat kepada narapidan kasus korupsi yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM sudah sesuai dnegan Undang - Undang 20 Tahun 2022.

Ia mengatakan ada tiga jenis remisi yakni remisi umum, remisi khusus dan remisi kemanusiaan serta remisi tambahan. Pemberian remisi ini biasanya dilakukan pada momen tertentu.

Misalnya saja untuk remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan. Kemudian remisi umum pada momen peringatan HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. 

Lalu remisi kemanusian biasanya diberikan karena narapidana sudah berusia lanjut yakni diatas 75 tahun atau faktor lain yakni sakit berkepanjangan. "Sementara untuk remisi tambahan diberikan kepada narapidana karena memiliki jasa bagi negara," kata dia dalam keterangannya di Tangerang Rabu.

Kemudian untuk pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang menjalani masa tahanan yakni 2/3. Termasuk juga pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi. "Ini sudah sesuai dengan peraturan berlaku," kata dia.

Sementara pakar komunikasi politik (Komunikolog) dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing menyatakan hak untuk  pembebasan bersyarat diperoleh melalui pertimbangan yang matang dan komprehensif dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

Emrus mengatakan dari perspektif formal atau hukum, sesuai undang-undang itu merupakan hak para terpidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat setelah menjalani masa tahanan sebagaimana  ketentuan yang ada. 

“Bagaimanapun, Kemenkumham dalam hal ini Lapas, pasti telah mempertimbangkan semua aspek baik hukum maupun aspek lainnya seperti  perilaku terpidana selama berada di penjara.  Kemudian, dari perspektif hak kemerdekaan, program pembebasan bersyarat yang diperoleh mantan sangat wajar,“  kata Emrus. 

Emrus mengimbau publik bisa melakukan evaluasi terhadap para koruptor yang sudah keluar dari penjara. Ini tidak terkait dengan satu orang koruptor tetapi untuk semua kasus korupsi, siapapun itu. 

"Evaluasi perilaku para mantan terpidana korupsi, apakah mereka benar-benar berubah atau tidak. Karena keberadaan para terpidana di dalam penjara merupakan momentum untuk memperbaiki diri. Di dalam penjara dibina dan diberikan banyak nilai-nilai pemasyarakatan yang positif," katanya. 

Di sisi lain, lanjut Emrus, hak-hak para terpidana korupsi yang telah keluar dari penjara harus diberikan, salah satunya hak memilih dan dipilih. 

"Jangan melabeling para narapidana yang keluar dari penjara seolah-seolah selalu salah. Kita belum tentu lebih baik dari mereka. Saya mengimbau masyarakat untuk menerima kembali para mantan terpidana dengan baik," katanya.

Perlu diketahui sebanyak 23 narapidana koruptor menerima program pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

"Adapun narapidana tindak pidana korupsi yang telah diterbitkan SK pembebasan bersyarat-nya langsung dikeluarkan pada 6 September 2022," kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan 23 nama-nama narapidana korupsi yang memperoleh pembebasan bersyarat tersebut ialah Ratu Atut Chosiyah, Desi Aryani, Pinangki Sirna Malasari dan Mirawati.

Berikutnya, Syahrul Raja Sampurnajaya, Setyabudi Tejocahyono, Sugiharto, Andri Tristianto Sutrisna, Budi Susanto, Danis Hatmaji, Patrialis Akbar, Edy Nasution, Irvan Rivano Muchtar dan Ojang Sohandi.

Kemudian Tubagus Cepy Septhiady, Zumi Zola Zulkifli, Andi Taufan Tiro, Arif Budiraharja, Supendi, Suryadharma Ali, Tubagus Chaeri Wardana Chasan, Anang Sugiana Sudihardjo dan terakhir Amir Mirza Hutagalung.

Selama periode September 2022 Ditjenpas Kemenkumham sudah memberikan hak bersyarat berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas kepada 1.368 narapidana untuk semua kasus tindak pidana dari seluruh Indonesia.

Secara umum sepanjang tahun 2022 sampai September Ditjenpas Kemenkumham telah menerbitkan 58.054 SK pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi narapidana untuk semua kasus tindak pidana di Tanah Air. "23 di antaranya adalah narapidana Tipikor yang sudah dikeluarkan," ujarnya.

Ia mengatakan dasar pemberian hak bersyarat narapidana berupa pembebasan bersyarat mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.