Wapres apresiasi peningkatan layanan publik di Provinsi Banten

Serang (ANTARA) - Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin mengapresiasi kemajuan tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten.

Wapres juga mengapresiasi atas berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik, Mall Pelayanan Publik (MPP) merupakan cahaya wajah pelayanan publik.

Baca juga: Wakil Presiden Ma'aruf Amin kunjungi korban gempa di Pandeglang

“Saya mengapresiasi Pemprov Banten atas berbagai upaya meningkatkan pelayanan publik, kemudahan perizinan UMKM. Karena ini akan membentuk ekosistem yang akan memberdayakan perekonomian masyarakat,” kata Wapres KH Ma’ruf Amin dalam Rapat Progres Penyelenggaraan MPP (Mall Pelayanan Publik) dan Pemberdayaan UMKM di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug, Kota Serang, Kamis.

“Apresiasi saya sampaikan juga atas kemajuan tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten. Capaian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten yang lima kali berturut-turut dapat meraih WTP dari BPK. Juga capaian berbagai indikator reformasi birokrasi yang terus membaik terciptanya tata pemerintahan di Pemprov Banten dan seluruh Kabupaten/Kota,” kata Wapres menambahkan.

Masih menurut Wapres Ma’ruf Amin, sebagai Provinsi yang paling dekat dengan Ibu Kota Jakarta, Provinsi Banten menjadi penting.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten Wahidin Halim melaporkan saat ini jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 12 juta jiwa yang tersebar pada 8 kabupaten/kota.

“Provinsi Banten tetap kondusif meski dihantam pandemi COVID-19. Pembangunan tetap berjalan meski ada beberapa program yang terkena refocusing dan realokasi,” kata Wahidin Halim.

Menurut Wahidin, saat ini warga Provinsi Banten yang terkena COVID varian omicron sebanyak 12 orang dari Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

“Enam orang sudah dinyatakan sembuh, 1 orang dirawat di rumah sakit, 1 orang di rumah singgah, dan 6 orang isolasi mandiri,” kata Wahidin.

Terkait penangan bencana gempa, kata Wahidin, koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota, Forkopimda, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan dan lainnya sangat baik. Termasuk dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.