Siti Fatimah Ingin Hidupkan Lagi Asuransi Kematian

Pandeglang (AntaraBanten) - Calon anggota legislatif dari Partai Golkar Siti Fatimah menyatakan ingin menghidupkan kembali asuransi kematian di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, jika terpilih sebagai anggota dewan.

"Dulu pemerintah Kabupaten Pandeglang pernah menggulirkan program asuransi kematian, sehingga warga yang anggota keluarganya meninggal mendapat santunan sebesar satu juta rupiah," katanya di Pandeglang, Sabtu.

Caleg untuk DPRD Kabupaten Pandeglang itu menyatakan saat ini program tersebut tidak ada lagi, dan banyak warga yang mengharapkan agar kembali digulirkan.

"Saya banyak berinteraksi dengan masyarakat di Pandeglang bagian selatan dan tidak sedikit yang menanyakan santunan kematian itu," kata caleg dari daerah pemilihan VI itu.

Untuk itu, caleg Partai Golkar nomor urut 3 ini menyatakan akan memperjuangkan agar program tersebut kembali digulirkan.

Ia menyatakan, kalau terpilih menjadi anggota DPRD akan lebih fokus memperjuangkan program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

"Asuransi kematian itu langsung dirasakan masyarakat. Program-program seperti itulah yang akan saya perjuangkan," katanya.

Menurut dia, kalau sebelumnya pemerintah Kabupaten Pandeglang bisa menggulirkan asuransi kamatian, maka ke depan pun sebenarnya sangat mungkin program tersebut kembali diadakan.

"Kalau dulu bisa, saya yakin ke depan pun pasti bisa, yang penting kita berkoordinasi dan mendorong pemerintah kabupaten melalui Dinas Kesehatan untuk kembali menggulirkannya," katanya.

Fatimah juga menyatakan akan mendorong DPRD untuk menyusun peraturan daerah yang mengatur masalah asuransi kematian tersebut.

"Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa sudah ada wacana penyusunan perda terkait asuransi kematian itu, kalau saya jadi anggota DPRD akan kembali mendorong agar perda tersebut bisa terwujud," ujarnya.

Santuan kematian, kata dia, sangat diperlukan untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah kematian, walaupun nilainya relatif kecil.

"Ke depan bisa saja nilainya ditingkatkan, atau kalau memang anggarannya tidak ada bisa juga lebih kecil, yang penting bantuan itu ada," katanya.

Terkait berbagai program kesehatan dari pemerintah, ia menilai  sudah cukup bagus, hanya dalam pelaksanaan di lapangan belum maksimal, karena tidak sedikit wargayang tak mengetahui adanya bantuan itu.

Pemerintah, kata dia, meluncurkan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS yang merupakan peleburan dari Askes, Jamsostek, Jamkesmas, Jampersal, dan Jamkesda, hanya pada tingkat bawah belum tersosialisasi secara maksimal.

"Saya minta pemerintah daerah lebih maksimal menyosialisasi program itu, dan melakukan pendampingan pada masyarakat yang tidak mengerti untuk mengurus menjadi anggota BPJS serta pengajuannya ketika akan berobat," katanya.

Bantuan Pendidikan


Siti Fatimah jga mengharapkan agar pemerintah segera meluncurkan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tingkat sekolah menengah atas dan sederajat.

Saat ini pemerintah baru memberikan BOS untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.   

"Masalahnya, setelah lulus SMP banyak yang tidak meneruskan pendidikan karena tak memiliki biaya, sehingga angka putus sekolah masih cukup tinggi," kata Ketua Komite SD Negeri 3 Pandeglang itu.

Menurut dia, kalau pemerintah meluncurkan BOS untuk SMA/sederajat maka akan mendorong angka partisipasi kotor (APK) SMA semakin tinggi, serta membantu pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang.

"Wajib belajar 12 tahun harus sudah mulai dilaksanakan, tapi pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran untuk BOS daerah, karena BOS SMA dari pusat belum ada," katanya.

Sampai saat ini, kata dia, wajib belajar 12 tahun di Provinsi Banten baru dilaksanakan di Kota Cilegon, karena daerah tersebut memiliki anggaran untuk BOS daerah.

Daerah minus seperti Kabupaten Pandeglang, kata dia, sulit melaksanakan program wajib belajar 12 tahun, kalau pemerintah pusat tidak menggulirkan BOS SMA/sederajat.