Makassar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengkritik pemerintah atas rencana PT Bio Farma (Kimia Farma) yang akan membuka klinik Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu secara resmi pada Senin 12 Juli 2021 besok.
Rencana tersebut sejalan dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma dalam pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong.
Baca juga: Kemenkes: 36.193.076 penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksin COVID-19
"Vaksin itu gratis, kesehatan rakyat itu tidak untuk dikomersialkan. Seharusnya vaksin ini itu tidak dijual bebas," kata Aliyah melalui keterangan resminya yang diterima di Makassar, Ahad.
Perempuan asal Kota Makassar itu menyebutkan jika keputusan tersebut tentu tidak mencerminkan kepedulian kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Seharusnya vaksin tersebut dihadirkan pemerintah dengan tidak memungut tarif ke masyarakat, apalagi dengan berdalih istilah vaksinasi gotong royong.
Tidak hanya itu, Aliyah juga mengingatkan pemerintah, jika kondisi masyarakat saat ini dalam keadaan darurat. Sehingga, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meringankan.
"Saya pikir pemerintah dari awal penanganan, sudah berkomitmen untuk melindungi rakyatnya. Maka dengan perdagangan vaksin ini, saya pikir akan memberatkan dan akan menguntungkan sepihak saja," urainya.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansury menyatakan bahwa Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat.*
Anggota Komisi IX DPR Aliyah Mustika kritik pemerintah komersialkan vaksin
Senin, 12 Juli 2021 1:54 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham. ANTARA/HO
Vaksin itu gratis, kesehatan rakyat itu tidak untuk dikomersialkan. Seharusnya vaksin ini itu tidak dijual bebas