Presiden minta sektor konstruksi berikan daya ungkit ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo minta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat menggerakkan sektor konstruksi nasional demi mengungkit perekonomian Indonesia pada tahun ini.

"Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak signifikan yang memberikan daya ungkit pada perekonomian kita, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresiden Bogor, Jumat, dalam acara "Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021" yang digelar secara virtual.

Baca juga: Presiden: Kecepatan kerja konstruksi tidak abaikan tata kelola

Presiden Jokowi menyatakan pada APBN 2021, Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran terbesar yaitu Rp149,8 triliun.

"Bergeraknya kembali sektor konstruksi bukan hanya memberikan kesempatan kerja kepada pekerja sektor konstruksi tapi juga menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi, sektor kontraktor, memberikan 'multiplier effect' yang luas bagi industri yang terkait sektor konstruksi," tambah Presiden.

Sejumlah industri yang ikut bergerak menurut Presiden adalah industri baja, industri besi, industri semen, industri alat berat dan juga sektor informal seperti pedagang makanan dan minuman, pengelola kos-kosan dan sebagainya.

"Saya memberikan penghargaan, apresiasi atas upaya Kementerian PUPR yang sejak Oktober 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini," ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mencatat hingga 15 Januari 2021 sudah ada 209 paket pengadaan konstruksi senilai Rp2,1 triliun telah selesai tender dan ditandatangani kontraknya.

"Dan 982 paket dengan nilai Rp12,5 triliun telah selesai tender dan siap ditandatangani pada hari ini dan tadi sudah dilakukan. Sisa paket kegiatan infrastruktur masih cukup banyak untuk itu saya minta kepada Menteri PUPR agar dilakukan percepatan," tambah Presiden.

Tujuannya adalah agar pada kuartal I 2021, semua paket sudah ditenderkan dan sudah ditandatangani kontraknya.

"Ini penting dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Sekali lagi kuncinya kecepatan dalam bekerja, apalagi di masa pandemi seperti sekarang saat masyarakat banyak kehilangan pekerjaan," jelas Presiden.

Kecepatan dalam mengeksekusi pekerjaan terutama proyek-proyek padat karya menurut Presiden sangat dinantikan dan membantu beban masyarakat terutama menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak.

Dalam laporannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sejak Oktober 2020 Kementerian PUPR telah melakukan tender seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai anggaran Rp38,6 triliun.

Pada Januari 2021 telah selesai sebanyak 1.191 paket senilai Rp14,6 triliun, rinciannya adalah 209 paket (Rp2,1 triliun telah selesai tender dan tanda tangan kontrak pada Desember 2020; sebanyak 982 paket (Rp12,5 trilun) baru saja ditandatangani kontraknya; sebanyak 1984 paket (Rp 24 triliun) akan ditandatangi kontraknya pada Februari 2021 dan sebanyak 1.553 paket pengadaan (Rp40 triliun) akan ditandatangani kontraknya pada Maret 2021.