Penyidik periksa mantan Kepala SDN terkait korupsi BOS

Mataram (ANTARA) - Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat memeriksa mantan Kepala SDN 19 Cakranegara sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode anggaran 2015-2017.

Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa di Mataram, Rabu, mengatakan bahwa pemeriksaan mantan Kepala SDN 19 Cakranegara berinisial H itu sebagai bahan pelengkap materi penyidikan.

Baca juga: Intelijen PM gadungan menipu hingga puluhan juta rupiah ditangkap Denpom

"Kita periksa mantan kepala sekolah ini untuk melengkapi proses penyidikannya," kata Kadek Adi.

Selain mantan kepala sekolah, jelasnya, penyidik juga masih mengagendakan pemeriksaan saksi lainnya.

Bila seluruh tahapan pemeriksaan saksi tuntas dan hasil penghitungan kerugian negara sudah keluar dari Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, pihaknya akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka.

"Makanya sembari menunggu hasil dari BPKP, pemeriksaan saksi-saksi kita lakukan secara maraton. Jadi begitu hasil dari BPKP keluar, kita akan gelar untuk melihat peran tersangka," ujarnya.

Dalam proses penyidikan ini, penyidik menyita dokumen nota perjanjian hibah (NPH) dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram.

Penyitaan dilaksanakan karena sejak tahun 2016, penyaluran dana BOS tidak lagi langsung ke rekening sekolah, melainkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kemudian ke dinas pendidikan tiap kabupaten/kota.

Hasil sitaan tersebut dikatakan Kadek Adi telah diserahkan kepada Tim Audit BPKP Perwakilan NTB untuk menjadi bekal kelengkapan penghitungan kerugian negara.

Dalam penanganannya, penyidik kepolisian telah menemukan indikasi korupsi dalam pengelolaan dana BOS periode tahun 2015-2017. Penyidik menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban dari pihak sekolah.

Dari penghitungan internal penyidik, ditemukan angka kerugian yang nilainya mencapai Rp650 juta. Nominal tersebut muncul dari pengelolaan dana dalam periode tiga tahunnya, dengan jumlah Rp1,6 miliar.

Kerugian itu ditemukan dalam pengadaan proyek fisik, makanan dan minuman, dan alat tulis kantor (ATK), yang menggunakan dana BOS. Indikasinya antara lain transaksi fiktif dan penggelembungan harga item barang.