Prangko seri Jokowi-Ma'ruf Amin diluncurkan Kementerian Kominfo

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan prangko seri Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin secara virtual, sebagai rangkaian dari peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI dari Jakarta, Rabu.

"Prangko seri Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin adalah bentuk penghormatan kita kepada beliau berdua sebagai kepala negara dan wakil kepala negara, yang telah dipilih rakyat Indonesia, tentu melalui suatu proses sirkulasi demokrasi yang luar biasa hebatnya," kata Menkominfo Johnny G. Plate dalam sambutannya, Rabu.

Prangko seri presiden dan wapres diterbitkan setiap periode pemerintahan, sebagai dokumen negara untuk menghormati jasa para pemimpin, jelas Johhny.

"Presiden dan wakil presiden adalah perangko sangat penting dan fenomenal sebagai dokumen negara. Perangko seri presiden dan wakil presiden selalu ditunggu kehadirannya, selalu diabadikan ketokohannya dalam bentuk perangko khusus," jelasnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan prangko kini telah mengalami pergeseran makna, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat.

Menurut Ma'ruf, prangko telah menjadi bagian penting dari setiap peristiwa bersejarah bangsa dan masyarakat Indonesia.

"Perjalanan panjang sejarah prangko membuktikan bahwa prangko bukan hanya sekadar sebagai alat bayar pengiriman pos, namun juga sebagai media visualisasi nilai-nilai keberagaman masyarakat bahkan kedaulatan suatu negara," kata Ma'ruf.

Wapres Ma'ruf menandatangani prangko seri Presiden dan Wapres di rumah dinas wapres di Jakarta, Senin (17/8), sesaat sebelum dirinya menghadiri upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih.

Selain prangko seri Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, Kementerian Kominfo juga meluncurkan tiga prangko lainnya, yaitu seri HUT ke-75 Kemerdekaan RI, seri penanggulangan COVID-19, serta seri artis dan grup musik ternama.

Turut hadir secara virtual pada peluncuran tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.