Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan program penjaminan pemerintah untuk kredit modal kerja kepada sektor korporasi akan mengatasi jumlah pengangguran yang semakin meningkat akibat pandemi COVID-19.
Airlangga mengatakan penjaminan kredit modal kerja oleh pemerintah diprioritaskan kepada korporasi dengan sektor padat karya yang banyak mempekerjakan orang.
“Perbankan telah menandatangani perjanjian penjaminan terutama untuk sektor padat karya yang merupakan sektor yang banyak memperkerjakan pekerja,” katanya di Jakarta, Rabu.
Airlangga menuturkan korporasi sektor padat karya yang memiliki banyak jumlah pekerja harus diprioritaskan karena saat ini mulai ada pemesanan kembali oleh beberapa negara seperti Eropa terhadap garmen.
“Sektor padat karya yang garmen sudah mulai kembali dan beberapa order yang di pertengahan kuartal kemarin mengalami penurunan atau pembatalan ini mulai kembali memesan terutama dari Eropa,” katanya.
Ia mengatakan berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan terdapat 1,7 juta orang terkena PHK dan 1,3 juta orang belum terverifikasi.
“Jumlah pengangguran yang muncul setiap tahun adalah 7 juta orang. Itu tercermin dari mereka yang mendaftar di program Kartu Prakerja yaitu hampir 11 juta orang,” ujarnya.
Oleh sebab itu, penjaminan korporasi oleh pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) bisa mendorong kredit modal kerja hingga Rp100 triliun pada akhir 2021.
“Program ini menjadi sangat penting untuk menjadi daya tambahan agar korporasi bisa melakukan rescheduling bahkan bisa meningkatkan kredit modal kerja,” katanya.
Airlangga juga optimis bahwa sektor korporasi akan kembali menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV tahun ini.
“Pemerintah berharap 2021 menjadi momentum sehingga di kuartal III dan IV nanti didorong pemerintah,” ujarnya.
