Pemerintahan desa pada lokasi yang terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak, Banten tetap berjalan untuk melayani masyarakat.
"Kita memfokuskan aparatur pemerintahan desa mendistribusikan logistik dan evakuasi untuk penyelamatan masyarakat agar tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerawanan pangan," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Firman Arif Hidayat di Lebak, Kamis.
Bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lebak menyebabkan sebanyak 28 kantor desa di enam kecamatan rusak dan tiga di antaranya terendam, seperti kantor desa Desa Banjarsari, Calungbungur dan Luhur Jaya.
Dari 28 kantor desa itu antara lain lima desa di Kecamatan Lebak Gedong, delapan desa di Kecamatan Cipanas, delapan desa Kecamatan Sajira, tiga desa kecamatan Curugbitung, dua desa Kecamatan Maja dan dua desa Kecamatan Cimarga.
Selama ini, pelayanan pemerintahan desa tetap berjalan, meski status masa tanggap darurat bencana.
Namun, pelayanan diprioritaskan untuk membantu penyaluran logistik kepada masyarakat agar mereka terpenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Selain itu juga aparatur pemerintahan desa dapat melakukan evakuasi penyelamatan warga, diantaranya masyarakat tinggal di lokasi aman dari ancaman bencana.
Disamping juga melakukan pendataan kerusakan infrastuktur jembatan, jalan, sekolah, sarana prasarana kantor desa hingga warga yang tinggal di pengungsian.
"Kami berharap aparatur desa tetap semangat untuk membantu warga yang terdampak bencana alam itu," sebutnya.
Menurut dia, bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak cukup besar karena memakan korban sembilan orang dan dua hilang juga ribuan warga kehilangan tempat tinggal.
Selain itu juga memutus jalur perhubungan antarkecamatan dan antardesa akibat 28 jembatan rusak berat dan hanyut.
Karena itu, pihaknya meminta aparat desa bekerja keras khususnya pendataan rumah, infrastuktur sarana umum dan lainnya.
Sebab, pendataan itu akan dijadikan untuk bahan pembangunan agar masyarakat kembali kehidupan normal.
Pemerintah pusat akan memberikan bantuan dana stimulan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta.
Selain itu juga warga yang kondisinya rumahnya tidak bisa dihuni maka akan menerima dana stimulan untuk penyewaan rumah sebesar Rp500 ribu/bulan sambil menunggu rumahnya rampung dibangun.
"Kami minta aparatur desa dapat melakukan pendataan yang akurat dan valid sehingga warga korban banjir bandang dan longsor menerima bantuan guna meningkatkan kesejahteraan," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
"Kita memfokuskan aparatur pemerintahan desa mendistribusikan logistik dan evakuasi untuk penyelamatan masyarakat agar tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerawanan pangan," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Firman Arif Hidayat di Lebak, Kamis.
Bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lebak menyebabkan sebanyak 28 kantor desa di enam kecamatan rusak dan tiga di antaranya terendam, seperti kantor desa Desa Banjarsari, Calungbungur dan Luhur Jaya.
Dari 28 kantor desa itu antara lain lima desa di Kecamatan Lebak Gedong, delapan desa di Kecamatan Cipanas, delapan desa Kecamatan Sajira, tiga desa kecamatan Curugbitung, dua desa Kecamatan Maja dan dua desa Kecamatan Cimarga.
Selama ini, pelayanan pemerintahan desa tetap berjalan, meski status masa tanggap darurat bencana.
Namun, pelayanan diprioritaskan untuk membantu penyaluran logistik kepada masyarakat agar mereka terpenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Selain itu juga aparatur pemerintahan desa dapat melakukan evakuasi penyelamatan warga, diantaranya masyarakat tinggal di lokasi aman dari ancaman bencana.
Disamping juga melakukan pendataan kerusakan infrastuktur jembatan, jalan, sekolah, sarana prasarana kantor desa hingga warga yang tinggal di pengungsian.
"Kami berharap aparatur desa tetap semangat untuk membantu warga yang terdampak bencana alam itu," sebutnya.
Menurut dia, bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak cukup besar karena memakan korban sembilan orang dan dua hilang juga ribuan warga kehilangan tempat tinggal.
Selain itu juga memutus jalur perhubungan antarkecamatan dan antardesa akibat 28 jembatan rusak berat dan hanyut.
Karena itu, pihaknya meminta aparat desa bekerja keras khususnya pendataan rumah, infrastuktur sarana umum dan lainnya.
Sebab, pendataan itu akan dijadikan untuk bahan pembangunan agar masyarakat kembali kehidupan normal.
Pemerintah pusat akan memberikan bantuan dana stimulan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta.
Selain itu juga warga yang kondisinya rumahnya tidak bisa dihuni maka akan menerima dana stimulan untuk penyewaan rumah sebesar Rp500 ribu/bulan sambil menunggu rumahnya rampung dibangun.
"Kami minta aparatur desa dapat melakukan pendataan yang akurat dan valid sehingga warga korban banjir bandang dan longsor menerima bantuan guna meningkatkan kesejahteraan," jelasnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020