Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 Provinsi Banten yang hingga saat ini dalam proses pembahasan, masih fokus kepada pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan.
Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Pemprov Banten Mahdani di Serang, Kamis, mengatakan hingga saat ini pembahasan rancangan APBD Perubahan 2019 masih belum final.
Namun, kata dia, dalam pembahasannya diproyeksikan adanya penambahan anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat di sektor kesehatan dan pendidikan.
Di sektor kesehatan, pemprov setempat ingin merealisasikan cakupan semesta layanan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS), sedangkan di sektor pendidikan untuk pelaksanaan penambahan kuota siswa per kelas.
“Pembahasan di TAPD masih persiapan, belum matang. Tunggu seminggu lagi,” kata Mahdani.
Ia mengatakan fokus kebijakan anggaran sektor kesehatan berkaitan dengan program kerja sama dengan BPJS.
Tahun ini, pemprov ingin merealisasikan program universal health coverage (UHC) atau cakupan semesta layanan asuransi BPJS.
“Ini nanti kaitan UHC itu, jaminan kesehatan paripurna. Itu masih dibahas dalam waktu dekat kembali dibahas ulang,” kata dia.
Dia menjelaskan sebenarnya untuk standar cakupan semesta layanan asuransi itu minimal 95 persen kepesertaan dari total jumlah penduduk daerah sudah dipenuhi.
Akan tetapi, katanya, secara administrasi penatapan capaian semesta layanan tersebut harus tertuang dalam suatu nota kesepahaman.
Saat ini, kata dia, masyarakat yang belum terkaver BPJS ketika berobat langsung didaftarkan, sedangkan penambahan alokasi anggaran untuk jaminan tanggungan iuran asuransi bagi warga tak mampu.
“Yang terdaftar (BPJS, red.) sudah 96 persen, tinggal belum ada kesepakatan UHC. Ada beberapa nota kesepahaman yang harus disepakati. Alokasi Rp350 miliar kalau 'full' setahun (tanggungan asuransi BPJS, red.), kalau ini kan tinggal beberapa bulan lagi,” katanya.
Di sektor pendidikan, pemprov setempat akan menjalankan kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim terkait dengan penambahan kuota siswa per kelas untuk tingkat SMA/SMK negeri.
Untuk jumlah persis penambahan kuota, katanya, hingga saat ini masih dilakukan pembahasan.
Baca juga: Pemkab Lebak tandatangani MOU KUA dan PPAS APBD 2020
“Kemarin Pak Gubernur minta tambahan kuota siswa per kelas. Itu juga akan ada penambahan untuk kursi meja. Kalau tambahan ruang kelas sudah ada anggarannya di DAK (Dana Alokasi Khusus), tinggal proses pembangunannya,” katanya.
Dia menjelaskan untuk infrastruktur, hingga kini belum ada rencana perubahan, pasalnya saat ini program pembangunan infrastruktur sedang berjalan, sedangkan kebijakan di APBD Perubahan 2019 akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Infrastruktur masih normal karena memang sedang berjalan. Pada saat ini masih bekerja dulu. Kalau yang gagal lelang juga bisa diulang lagi dan sudah mau selesai,” kata Mahdani.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan secara umum dalam APBD Perubahan, pihakya tidak bisa mengoptimalkan seluruh sisi, lantaran terbatasnya ketersediaan anggaran.
Meski demikian, katanya, arah kebijakannya tetap akan menitikberatkan pada sektor pelayanan dasar.
“Dalam program prioritas tetap di sisi pelayanan publik dan kemasyarakatan, khususnya dalam kapasitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” katanya.
Baca juga: Banten raih penghargaan sebagai pelopor provinsi layak anak
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Pemprov Banten Mahdani di Serang, Kamis, mengatakan hingga saat ini pembahasan rancangan APBD Perubahan 2019 masih belum final.
Namun, kata dia, dalam pembahasannya diproyeksikan adanya penambahan anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat di sektor kesehatan dan pendidikan.
Di sektor kesehatan, pemprov setempat ingin merealisasikan cakupan semesta layanan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS), sedangkan di sektor pendidikan untuk pelaksanaan penambahan kuota siswa per kelas.
“Pembahasan di TAPD masih persiapan, belum matang. Tunggu seminggu lagi,” kata Mahdani.
Ia mengatakan fokus kebijakan anggaran sektor kesehatan berkaitan dengan program kerja sama dengan BPJS.
Tahun ini, pemprov ingin merealisasikan program universal health coverage (UHC) atau cakupan semesta layanan asuransi BPJS.
“Ini nanti kaitan UHC itu, jaminan kesehatan paripurna. Itu masih dibahas dalam waktu dekat kembali dibahas ulang,” kata dia.
Dia menjelaskan sebenarnya untuk standar cakupan semesta layanan asuransi itu minimal 95 persen kepesertaan dari total jumlah penduduk daerah sudah dipenuhi.
Akan tetapi, katanya, secara administrasi penatapan capaian semesta layanan tersebut harus tertuang dalam suatu nota kesepahaman.
Saat ini, kata dia, masyarakat yang belum terkaver BPJS ketika berobat langsung didaftarkan, sedangkan penambahan alokasi anggaran untuk jaminan tanggungan iuran asuransi bagi warga tak mampu.
“Yang terdaftar (BPJS, red.) sudah 96 persen, tinggal belum ada kesepakatan UHC. Ada beberapa nota kesepahaman yang harus disepakati. Alokasi Rp350 miliar kalau 'full' setahun (tanggungan asuransi BPJS, red.), kalau ini kan tinggal beberapa bulan lagi,” katanya.
Di sektor pendidikan, pemprov setempat akan menjalankan kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim terkait dengan penambahan kuota siswa per kelas untuk tingkat SMA/SMK negeri.
Untuk jumlah persis penambahan kuota, katanya, hingga saat ini masih dilakukan pembahasan.
Baca juga: Pemkab Lebak tandatangani MOU KUA dan PPAS APBD 2020
“Kemarin Pak Gubernur minta tambahan kuota siswa per kelas. Itu juga akan ada penambahan untuk kursi meja. Kalau tambahan ruang kelas sudah ada anggarannya di DAK (Dana Alokasi Khusus), tinggal proses pembangunannya,” katanya.
Dia menjelaskan untuk infrastruktur, hingga kini belum ada rencana perubahan, pasalnya saat ini program pembangunan infrastruktur sedang berjalan, sedangkan kebijakan di APBD Perubahan 2019 akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Infrastruktur masih normal karena memang sedang berjalan. Pada saat ini masih bekerja dulu. Kalau yang gagal lelang juga bisa diulang lagi dan sudah mau selesai,” kata Mahdani.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan secara umum dalam APBD Perubahan, pihakya tidak bisa mengoptimalkan seluruh sisi, lantaran terbatasnya ketersediaan anggaran.
Meski demikian, katanya, arah kebijakannya tetap akan menitikberatkan pada sektor pelayanan dasar.
“Dalam program prioritas tetap di sisi pelayanan publik dan kemasyarakatan, khususnya dalam kapasitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” katanya.
Baca juga: Banten raih penghargaan sebagai pelopor provinsi layak anak
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019