Sekretaris Daerah Lebak Dede Jaelani menghadiri Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2019 yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis.
Saat menghadiri rakor itu, Sekda Lebak mengatakan pemerintah terus berupaya mempertahankan kestabilan tingkat inflasi yang relatif kecil saat ini dikisaran 3,5 persen, termasuk inflasi daerah.
"Dalam rapat tadi pemerintah akan akan terus membangun infrastruktur untuk mempermudah pendistribusian barang dan kita juga akan menindak lajuti rakornas ini bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lebak bersama Bank BI Banten," katanya.
Rakornas Pengendalian Inflasi dengan tema "Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif" tersebut dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi sebagai kelanjutan dari pertemuan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada 10 Juli 2019.
Baca juga: Pemkab Lebak yakin sektor pariwisata tingkatkan ekonomi desa
Dalam pertemuan sebelumnya, Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia menyepakati langkah-langkah strategis untuk menjaga agar inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran 3,5±1 persen pada tahun 2019.
Langkah strategis yang telah disepakati oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia tersebut difokuskan pada upaya untuk mengendalikan inflasi volatile food maksimal 5 persen dan kebijakan yang ditempuh melalui kebijakan utama 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dengan fokus pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dimana kebijakan tersebut termasuk untuk mengantisipasi tantangan yang dapat memengaruhi prospek inflasi volatile food, di antaranya gangguan cuaca akibat kemarau yang lebih panjang serta ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah.
Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala DK OJK Wimboh Santoso, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo serta kepala daerah se- Indonesia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan kepada seluruh peserta Rakornas yang terdiri dari pejabat pemerintah pusat dan daerah terkait inflasi dimana menurut JK Inflasi menjadi salah satu indikator suatu negara maju atau tidak.
"Dalam mengukur kemajuan suatu bangsa ada beberapa indikator penting, salah satunya inflasi," katanya.
Wapres menambahkan, beberapa indikator selanjutnya juga bisa dilihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kedua indikator ini, masih saling berkaitan dimana inflasi terkendali maka tingkat kemiskinan bisa menurun, karena, harga bahan makanan yang masuk dalam indeks harga konsumen (IHK) dapat terkendali.
"Kalau inflasi tinggi daya beli turun, dan pengangguran akan menimbulkan kemiskinan. Itu hal kenapa rakornas ini khusus membicarakan bagaimana menjaga stabilitas inflasi," ungkapnya.
Baca juga: BPBD Lebak salurkan bantuan bagi korban kebakaran
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Saat menghadiri rakor itu, Sekda Lebak mengatakan pemerintah terus berupaya mempertahankan kestabilan tingkat inflasi yang relatif kecil saat ini dikisaran 3,5 persen, termasuk inflasi daerah.
"Dalam rapat tadi pemerintah akan akan terus membangun infrastruktur untuk mempermudah pendistribusian barang dan kita juga akan menindak lajuti rakornas ini bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lebak bersama Bank BI Banten," katanya.
Rakornas Pengendalian Inflasi dengan tema "Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif" tersebut dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi sebagai kelanjutan dari pertemuan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada 10 Juli 2019.
Baca juga: Pemkab Lebak yakin sektor pariwisata tingkatkan ekonomi desa
Dalam pertemuan sebelumnya, Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia menyepakati langkah-langkah strategis untuk menjaga agar inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran 3,5±1 persen pada tahun 2019.
Langkah strategis yang telah disepakati oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia tersebut difokuskan pada upaya untuk mengendalikan inflasi volatile food maksimal 5 persen dan kebijakan yang ditempuh melalui kebijakan utama 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dengan fokus pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dimana kebijakan tersebut termasuk untuk mengantisipasi tantangan yang dapat memengaruhi prospek inflasi volatile food, di antaranya gangguan cuaca akibat kemarau yang lebih panjang serta ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah.
Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala DK OJK Wimboh Santoso, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo serta kepala daerah se- Indonesia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan kepada seluruh peserta Rakornas yang terdiri dari pejabat pemerintah pusat dan daerah terkait inflasi dimana menurut JK Inflasi menjadi salah satu indikator suatu negara maju atau tidak.
"Dalam mengukur kemajuan suatu bangsa ada beberapa indikator penting, salah satunya inflasi," katanya.
Wapres menambahkan, beberapa indikator selanjutnya juga bisa dilihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kedua indikator ini, masih saling berkaitan dimana inflasi terkendali maka tingkat kemiskinan bisa menurun, karena, harga bahan makanan yang masuk dalam indeks harga konsumen (IHK) dapat terkendali.
"Kalau inflasi tinggi daya beli turun, dan pengangguran akan menimbulkan kemiskinan. Itu hal kenapa rakornas ini khusus membicarakan bagaimana menjaga stabilitas inflasi," ungkapnya.
Baca juga: BPBD Lebak salurkan bantuan bagi korban kebakaran
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019