Fraksi Partai Gerinda DPR RI mengkeritik rencana kebijakan pengembangan bahan bakar biodiesel 30 persen (B30) yang tengah dilakukan pemerintah untuk mengurangi impor migas yang kerap menjadi penyebab defisit neraca perdagangan.
"Kami sangat prihatin adanya satu kebijakan oleh pemerintah yang akan menerapkan BBM B30. Sekarang ini sudah B20 yang tujuannya untuk mengurangi impor. Kebijakan ini hanya bisa mengurangi impor solar saja," katanya ketika dikonfirmasi, Rabu.
Bambang menjelaskan, impor nonmigas dinilai menjadi penyebab yang justru yang jauh lebih besar memberatkan kondisi neraca perdagangan Indonesia. Padahal, semua migas hanya kurang lebih 15 persen dari total import kita. Jadi, non migas ini jauh (lebih besar)," ujarnya.
Baca juga: Polres Cilegon siagakan petugas patroli di jalur kawasan industri
Baca juga: Dilanda kekeringan, Warga Cilegon susuri hutan demi air bersih
Dia mengklaim, negara-negara di dunia yang menggunakan energi campuran bahan bakar fosil dan nabati rata-rata tidak lebih dari 10 persen atau B10. Selain itu, kebijakan tersebut kurang tepat dan seolah dipaksakan.
Penggunaan B30 dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian. "Dampak dari bahan bakar B30 ini luar biasa terhadap semua multiplier industri. Transportasi juga akan terpengaruh besar dan menjadi berat," jelasnya.
Menurutnya, hal itu lantaran mesin kendaraan pada umumnya belum dapat mengolah bahan bakar campuran minyak nabati dengan maksimal. "Australia, Malaysia tidak lebih dari B10. Kanada juga belum. Ini akan merusak mesin transportasi dan menghancurkan ekonomi kita," ujarnya.
Bambang meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan mengenai penggunaan bahan bakar nabati sebagai energi untuk kendaraan bermotor. "Tolong Bu Menteri Keuangan untuk mengkaji semaksimal mungkin agar ini bisa menjadi lebih baik lagi," tutupnya.
Baca juga: Pemkot Cilegon "launching go digital" permudah administrasi kependudukan
Baca juga: Badan Karantina Pertanian lepas ekspor senilai Rp4,9 miliar
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Kami sangat prihatin adanya satu kebijakan oleh pemerintah yang akan menerapkan BBM B30. Sekarang ini sudah B20 yang tujuannya untuk mengurangi impor. Kebijakan ini hanya bisa mengurangi impor solar saja," katanya ketika dikonfirmasi, Rabu.
Bambang menjelaskan, impor nonmigas dinilai menjadi penyebab yang justru yang jauh lebih besar memberatkan kondisi neraca perdagangan Indonesia. Padahal, semua migas hanya kurang lebih 15 persen dari total import kita. Jadi, non migas ini jauh (lebih besar)," ujarnya.
Baca juga: Polres Cilegon siagakan petugas patroli di jalur kawasan industri
Baca juga: Dilanda kekeringan, Warga Cilegon susuri hutan demi air bersih
Dia mengklaim, negara-negara di dunia yang menggunakan energi campuran bahan bakar fosil dan nabati rata-rata tidak lebih dari 10 persen atau B10. Selain itu, kebijakan tersebut kurang tepat dan seolah dipaksakan.
Penggunaan B30 dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian. "Dampak dari bahan bakar B30 ini luar biasa terhadap semua multiplier industri. Transportasi juga akan terpengaruh besar dan menjadi berat," jelasnya.
Menurutnya, hal itu lantaran mesin kendaraan pada umumnya belum dapat mengolah bahan bakar campuran minyak nabati dengan maksimal. "Australia, Malaysia tidak lebih dari B10. Kanada juga belum. Ini akan merusak mesin transportasi dan menghancurkan ekonomi kita," ujarnya.
Bambang meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan mengenai penggunaan bahan bakar nabati sebagai energi untuk kendaraan bermotor. "Tolong Bu Menteri Keuangan untuk mengkaji semaksimal mungkin agar ini bisa menjadi lebih baik lagi," tutupnya.
Baca juga: Pemkot Cilegon "launching go digital" permudah administrasi kependudukan
Baca juga: Badan Karantina Pertanian lepas ekspor senilai Rp4,9 miliar
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019