Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten berkurang 14,28 ribu orang dari 668,74 ribu orang pada September 2018 menjadi 654,46 ribu orang pada Maret 2019.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banten Adhi Wiriana di Serang, Selasa (16/7), menyebutkan secara umum, pada periode 2002–2019 tingkat kemiskinan di Banten cenderung menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada tahun 2006, September 2013, Maret 2015, September 2017 dan September 2018.
Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak, katanya.
Selama periode September-Maret 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,80 persen, yaitu dari Rp450.108 per kapita per bulan pada September 2018 menjadi Rp 462.7261 per kapita per bulan pada Maret 2019.
Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), dapat dilihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan, yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Baca juga: Kelurahan Babakan wakili Banten, Lomba Kelurahan tingkat regional
Baca juga: BPS Banten libatkan masyarakat data sendiri pada pelaksanaan SP2020
Sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2019 adalah sebesar 71,66 persen, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan September 2018 yang sebesar 71,60 persen.
Pada Maret 2019, beras masih berperan sebagai penyumbang terbesar Garis Kemiskinan baik di perkotaan (18,29 persen) maupun di perdesaan (24,61 persen).
Keempat komoditi makanan lainnya penyumbang Garis Kemiskinan di perkotaan adalah rokok kretek filter (15,62 persen), telur ayam ras (4,03 persen), daging ayam ras (3,37 persen) dan mie instan (2,60 persen%). Di daerah perdesaan, empat komoditi makanan penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan secara berturut-turut adalah rokok kretek filter (15,76 persen), telur ayam ras (2,93 persen), roti (2,42 persen) serta daging ayam ras sebesar 2,37 persen.
Sementara komoditi non makanan pemberi sumbangan terbesar untuk Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan sama. Kelima komoditi non makanan penyumbang Garis Kemiskinan di perkotaan adalah biaya perumahan (9,19 persen), bensin (5,11 persen), listrik (3,59 persen), pendidikan (1,62 persen) dan perlengkapan mandi (1,20 persen).
Di perdesaan lima komoditi non makanan penyumbang Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan (10,84 persen), bensin (2,67 persen), listrik (1,83 persen), perlengkapan mandi (1,14 persen) dan biaya pendidikan sebesar 1,07 persen.
Wiriana mengatakan persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk
miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terkait dengan kesejahteraan penduduk miskin.
Pada periode September 2018-Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) keduanya mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,908 pada September 2018 menjadi 0,763 pada Maret 2019.
Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,250 menjadi 0,176 pada periode yang sama.
Penurunan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin
cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin
juga semakin menyempit, kata Wiriana.*
Baca juga: Gubernur Banten ingatkan ASN agar jadi penguat NKRI
Baca juga: Wagub Andika minta BI dukung pengembangan ekonomi di Banten Lama
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banten Adhi Wiriana di Serang, Selasa (16/7), menyebutkan secara umum, pada periode 2002–2019 tingkat kemiskinan di Banten cenderung menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada tahun 2006, September 2013, Maret 2015, September 2017 dan September 2018.
Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak, katanya.
Selama periode September-Maret 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,80 persen, yaitu dari Rp450.108 per kapita per bulan pada September 2018 menjadi Rp 462.7261 per kapita per bulan pada Maret 2019.
Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), dapat dilihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan, yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Baca juga: Kelurahan Babakan wakili Banten, Lomba Kelurahan tingkat regional
Baca juga: BPS Banten libatkan masyarakat data sendiri pada pelaksanaan SP2020
Sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2019 adalah sebesar 71,66 persen, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan September 2018 yang sebesar 71,60 persen.
Pada Maret 2019, beras masih berperan sebagai penyumbang terbesar Garis Kemiskinan baik di perkotaan (18,29 persen) maupun di perdesaan (24,61 persen).
Keempat komoditi makanan lainnya penyumbang Garis Kemiskinan di perkotaan adalah rokok kretek filter (15,62 persen), telur ayam ras (4,03 persen), daging ayam ras (3,37 persen) dan mie instan (2,60 persen%). Di daerah perdesaan, empat komoditi makanan penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan secara berturut-turut adalah rokok kretek filter (15,76 persen), telur ayam ras (2,93 persen), roti (2,42 persen) serta daging ayam ras sebesar 2,37 persen.
Sementara komoditi non makanan pemberi sumbangan terbesar untuk Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan sama. Kelima komoditi non makanan penyumbang Garis Kemiskinan di perkotaan adalah biaya perumahan (9,19 persen), bensin (5,11 persen), listrik (3,59 persen), pendidikan (1,62 persen) dan perlengkapan mandi (1,20 persen).
Di perdesaan lima komoditi non makanan penyumbang Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan (10,84 persen), bensin (2,67 persen), listrik (1,83 persen), perlengkapan mandi (1,14 persen) dan biaya pendidikan sebesar 1,07 persen.
Wiriana mengatakan persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk
miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terkait dengan kesejahteraan penduduk miskin.
Pada periode September 2018-Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) keduanya mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,908 pada September 2018 menjadi 0,763 pada Maret 2019.
Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,250 menjadi 0,176 pada periode yang sama.
Penurunan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin
cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin
juga semakin menyempit, kata Wiriana.*
Baca juga: Gubernur Banten ingatkan ASN agar jadi penguat NKRI
Baca juga: Wagub Andika minta BI dukung pengembangan ekonomi di Banten Lama
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019