Bupati Pandeglang, Provinsi Banten Irna Narulita meminta pengelolaan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) di daerah itu benar, sesuai aturan dan lebih transparan.
"Sekarang era keterbukaan, jadi sampaikan kepada masyarakat uang dana desa itu digunakan untuk apa saja," katanya saat membuka acara rapat koordinasi lintas sektor antarlembaga pemerintah di Pandeglang, Selasa.
Dikatakan Irna, saat ini pengelolaan dana desa diawasi oleh pihak penegak hukum, hal ini untuk mendorong transparansi dan akuntabel.
"Selama anda benar, jangan takut. Kami beserta penegak hukum akan membela, jangan takut jika ancaman dari oknum atau pihak manapun," ujarnya.
Apabila dana desa ini dikelola dengan baik, seluruh desa di Pandeglang tentu akan bisa maju. "Kami yakin anda (kelala desa) bisa menjadikan desa yang anda pimpin menjadi mandiri, bahkan menjadi desa yang maju," tutupnya.
Baca juga: Pemkab Tangerang minta klarifikasi kades selewengkan dana desa
Tidak hanya perangkat desa, Irna juga berharap masyarakat juga bisa ikut andil dalam mendorong kemajuan di Desa diantaranya menjadi fungsi kontroling.
" Dengan kebersamaan kami yakin desa bisa lebih maju, dan saya minta kepada aparat desa tunjukan kinerja yang baik," ujarnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Nina Kartini sebagai narasumber mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya preventif dalam rangka transparansi pengelolaan anggaran.
"Saya apresiasi kepada kepala DPMPD yang sudah mengumpulkan para camat, lurah dan kades. Semoga kegiatan ini dapat dipahami dan dilaksanakan," katanya.
Menurutnya, semua yang dikerjakan oleh dinas, kecamatan dan desa harus menganut asas akuntabel dapat dipertanggungjawabkan.
"Jika dalam pengelolaannya tidak ada kerugian tidak ada unsur untuk penyidikan. Jika memang ada kerugian negara, akan dilakukan penyidikan," ujarnya.
Baca juga: BPD surati Inspektorat audit dana desa
Baca juga: BPD Tangerang surati Inspektorat audit dana desa
Baca juga: Pemkab Tangerang klarifikasi dugaan penyelewengan dana desa
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Sekarang era keterbukaan, jadi sampaikan kepada masyarakat uang dana desa itu digunakan untuk apa saja," katanya saat membuka acara rapat koordinasi lintas sektor antarlembaga pemerintah di Pandeglang, Selasa.
Dikatakan Irna, saat ini pengelolaan dana desa diawasi oleh pihak penegak hukum, hal ini untuk mendorong transparansi dan akuntabel.
"Selama anda benar, jangan takut. Kami beserta penegak hukum akan membela, jangan takut jika ancaman dari oknum atau pihak manapun," ujarnya.
Apabila dana desa ini dikelola dengan baik, seluruh desa di Pandeglang tentu akan bisa maju. "Kami yakin anda (kelala desa) bisa menjadikan desa yang anda pimpin menjadi mandiri, bahkan menjadi desa yang maju," tutupnya.
Baca juga: Pemkab Tangerang minta klarifikasi kades selewengkan dana desa
Tidak hanya perangkat desa, Irna juga berharap masyarakat juga bisa ikut andil dalam mendorong kemajuan di Desa diantaranya menjadi fungsi kontroling.
" Dengan kebersamaan kami yakin desa bisa lebih maju, dan saya minta kepada aparat desa tunjukan kinerja yang baik," ujarnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Nina Kartini sebagai narasumber mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya preventif dalam rangka transparansi pengelolaan anggaran.
"Saya apresiasi kepada kepala DPMPD yang sudah mengumpulkan para camat, lurah dan kades. Semoga kegiatan ini dapat dipahami dan dilaksanakan," katanya.
Menurutnya, semua yang dikerjakan oleh dinas, kecamatan dan desa harus menganut asas akuntabel dapat dipertanggungjawabkan.
"Jika dalam pengelolaannya tidak ada kerugian tidak ada unsur untuk penyidikan. Jika memang ada kerugian negara, akan dilakukan penyidikan," ujarnya.
Baca juga: BPD surati Inspektorat audit dana desa
Baca juga: BPD Tangerang surati Inspektorat audit dana desa
Baca juga: Pemkab Tangerang klarifikasi dugaan penyelewengan dana desa
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019