Pemerintah Provinsi Banten membahas usulan pengisian pegawai untuk operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng, Kabupaten Lebak ke pemerintah pusat sebelum resmi beroperasi.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti di Serang, Jumat, mengatakan semula pengisian pegawai direncanakan melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun, berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), mekanismenya diubah menjadi tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Saat ini masih dalam tahap pembahasan dan finalisasi. Setelah semua selesai, mekanismenya akan diumumkan ke publik," ujar Ati.
Baca juga: Pemprov Banten optimalkan pendaftaran akhir PPPK tahap II
Dia menjelaskan infrastruktur RSUD Cilograng sudah sepenuhnya siap, termasuk alat-alat kesehatan dan sistem layanan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.
Sementara kelengkapan sumber daya manusia (SDM) masih menunggu persetujuan dan proses rekrutmen. “Jika semua tuntas, RSUD ini siap melayani masyarakat," ujar dia.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Supiana menjelaskan rekrutmen pegawai RSUD Cilograng sudah diusulkan ke pemerintah pusat, dan dalam tahap finalisasi.
"Mekanisme rekrutmen sedang kami persiapkan dan sudah kami komunikasikan dengan Kemendagri. Rencananya, pengumuman dilakukan pekan ketiga bulan ini," kata Nana.
Nana mengatakan masyarakat sekitar RSUD Cilograng akan menjadi prioritas dalam rekrutmen ini, selama memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
"Seleksi tetap menjadi syarat utama, karena ini adalah cara yang berkeadilan dan memberikan kesempatan yang sama. Masyarakat lokal dengan kualifikasi yang sesuai akan diprioritaskan," ujar dia.
Baca juga: Pemprov dan Kejati Banten teken kerja sama keadilan restoratif pidana
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2025