2025, Pemprov Banten prioritaskan pasokan bahan pangan untuk MBG

Pemerintah Provinsi (pemprov) Banten kini memprioritaskan penyediaan pasokan bahan pangan pada 2025 untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauchid mengatakan upaya tersebut berdasarkan Asta Cita Kabinet Merah Putih, yang menjadi acuan kebijakan di daerah.

"Yang pasti dalam Asta Cita kita mendukung makan siang bergizi gratis yang sehat. Namanya mendukung, kita harus menyiapkan bahan bakunya," kata Agus di Serang, Senin.

Agus mengatakan pada realisasi program MBG, kebutuhan bahan pokok pangan akan menjadi sangat penting dan juga sangat tinggi.

Terlebih setiap sekolah harus menyediakan makan siang untuk setiap peserta didiknya dan disediakan setiap hari.

Baca juga: Pemprov Banten sebut TPSA regional di Lebak berkonsep pengelolaan lestari

Sehingga penyediaan bahan pokok pangan menjadi prioritas Dinas Pertanian untuk menyukseskan program MBG dalam Asta Cita.

“Nanti 2025, semua Bupati/Walikota dan Gubernur dilantik, itu kan semua bahkan ke tingkat bawah harus siap menyiapkan itu," kata dia.

Agus meyakini dengan adanya program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo, itu dapat menekan angka stunting.

Bahkan, kata dia, program itu juga diharapkan dapat meningkatkan nilai kecerdasan seseorang (Intelligence Quotient/IQ).

"Tapi ini bagus, karena ini diyakini bahwa program makan siang bergizi ini berjalan mulus tanpa halangan, itu akan meningkatkan tingkat IQ orang Indonesia, kan sekarang kita sedih disebut terendah di ASEAN. Juga dapat menekan stunting," ujarnya.

Baca juga: Pemprov Banten alokasikan empat persen PAD untuk makan bergizi gratis

 Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan dalam merealisasikan program makan bergizi gratis, kebutuhan bahan pokok akan menjadi sangat besar.

Oleh karena itu, untuk merealisasikan program itu, kata dia, kerja sama dengan masyarakat dalam hal pengadaan bahan pangan juga dibutuhkan.

Selain itu, makan bergizi gratis juga dapat menghidupkan tata kelola ekonomi di bidang pangan.

"Umpamanya dari masyarakat bisa, sayuran, daging, ikan, hal-hal yang sesuai dengan parameter gizi yang baik. Jadi bisa bekerjasama dengan masyarakat setempat," ujar dia.

Baca juga: Pemprov Banten upayakan skema PPPK untuk program Petani Milenial