DPRD Banten menyoroti masih rendahnya serapan APBD 2024 yakni sekitar 70 persen, padahal dua bulan lagi tahun 2024 berakhir.
"Kita hari ini rapat dengan beberapa OPD mitra, fokus-nya adalah pertama berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan progres APBD 2024 dan juga kesiapan dalam rangka penyusunan APBD 2025," kata Anggota Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa usai rapat dengan sejumlah OPD di DPRD Banten, Kamis.
Ia mengatakan, Komisi V DPRD Banten sudah dua hari melakukan rapat evaluasi dengan sejumlah OPD mitra Komisi V.
"Hari ini ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan dan RSUD Banker. Kemarin sebelumnya bersama BPBD dan beberapa dinas lainnya," kata Yeremia.
Baca juga: Antisipasi putus sekolah, anggota DPRD Banten usulkan bulan Bhakti Pendidikan
Ia mengatakan, persoalan yang menjadi sorotan anggota DPRD Banten diantaranya melihat progres pelaksanaan APBD 2024 masih berada di sekitar rangka 70 persen, kisaran 70 persen rata-rata semua OPD.
"Kita menanyakan tadi dengan sisa waktu yang tersedia apakah masih bisa dilaksanakan? Mereka mengatakan masih bisa diusahakan dengan waktu yang tersedia. Dan kita tekankan supaya itu jangan sampai terjadi silpa," kata Yeremia.
Ia mengatakan, program-program OPD yang telah disepakati bersama bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga masyarakat bisa lebih optimal merasakan kemanfaatan dari pembangunan di Provinsi Banten.
"Serapan APBD harus digenjot, jangan sampai nanti menjadi silpa. Karena ini kan berpengaruh terhadap program kepada masyarakat," kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Menurutnya, alasan serapan APBD masih rendah alasan OPD kendala-nya karena ada beberapa pejabat di OPD tertentu yang baru dilantik dan sedang tentu proses pembuatan SK baik SK sebagai PPK dan juga SK yang lainnya sedang berproses.
Kita berharap dalam minggu ini bisa selesai atau minggu depan sehingga pelaksanaan APBD bisa terlaksana di minggu ke-2 atau 3 November ini dan di awal Desember 2024," katanya.
Baca juga: Ananda Salichan serap aspirasi soal pendidikan dan fasum di Tangsel
Ungkapan yang sama juga disampaikan anggota Komisi V DPRD Banten Hasbi Sidiq. Hasbi berharap pelaksanaan program harus terus digenjot oleh OPD terkait, terutama berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
"Kalau APBD-nya lambat, masyarakat tidak bisa merasakan langsung manfaat pembangunan. Maka dari itu kami mohon segera serapan APBD dioptimalkan," kata Hasbi.
Ia berharap OPD-OPD mitra Komisi V khususnya, bisa melakukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga tugas pokok fungsi di masing-masing OPD.
"Harus ada inovasi-inovasi program. Jangan copy paste terus tiap tahun. Harus faham dan mampu menganalisa kebutuhan masyarakat dan tantangannya, terutama berkaitan dengan layanan-layanan kebutuhan mendasar masyarakat," kata Politisi Partai Gerindra ini. (adv)
Baca juga: Gubernur Banten ingin Raperda APBD 2025 berfokus layanan dasar
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
"Kita hari ini rapat dengan beberapa OPD mitra, fokus-nya adalah pertama berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan progres APBD 2024 dan juga kesiapan dalam rangka penyusunan APBD 2025," kata Anggota Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa usai rapat dengan sejumlah OPD di DPRD Banten, Kamis.
Ia mengatakan, Komisi V DPRD Banten sudah dua hari melakukan rapat evaluasi dengan sejumlah OPD mitra Komisi V.
"Hari ini ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan dan RSUD Banker. Kemarin sebelumnya bersama BPBD dan beberapa dinas lainnya," kata Yeremia.
Baca juga: Antisipasi putus sekolah, anggota DPRD Banten usulkan bulan Bhakti Pendidikan
Ia mengatakan, persoalan yang menjadi sorotan anggota DPRD Banten diantaranya melihat progres pelaksanaan APBD 2024 masih berada di sekitar rangka 70 persen, kisaran 70 persen rata-rata semua OPD.
"Kita menanyakan tadi dengan sisa waktu yang tersedia apakah masih bisa dilaksanakan? Mereka mengatakan masih bisa diusahakan dengan waktu yang tersedia. Dan kita tekankan supaya itu jangan sampai terjadi silpa," kata Yeremia.
Ia mengatakan, program-program OPD yang telah disepakati bersama bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga masyarakat bisa lebih optimal merasakan kemanfaatan dari pembangunan di Provinsi Banten.
"Serapan APBD harus digenjot, jangan sampai nanti menjadi silpa. Karena ini kan berpengaruh terhadap program kepada masyarakat," kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Menurutnya, alasan serapan APBD masih rendah alasan OPD kendala-nya karena ada beberapa pejabat di OPD tertentu yang baru dilantik dan sedang tentu proses pembuatan SK baik SK sebagai PPK dan juga SK yang lainnya sedang berproses.
Kita berharap dalam minggu ini bisa selesai atau minggu depan sehingga pelaksanaan APBD bisa terlaksana di minggu ke-2 atau 3 November ini dan di awal Desember 2024," katanya.
Baca juga: Ananda Salichan serap aspirasi soal pendidikan dan fasum di Tangsel
Ungkapan yang sama juga disampaikan anggota Komisi V DPRD Banten Hasbi Sidiq. Hasbi berharap pelaksanaan program harus terus digenjot oleh OPD terkait, terutama berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
"Kalau APBD-nya lambat, masyarakat tidak bisa merasakan langsung manfaat pembangunan. Maka dari itu kami mohon segera serapan APBD dioptimalkan," kata Hasbi.
Ia berharap OPD-OPD mitra Komisi V khususnya, bisa melakukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga tugas pokok fungsi di masing-masing OPD.
"Harus ada inovasi-inovasi program. Jangan copy paste terus tiap tahun. Harus faham dan mampu menganalisa kebutuhan masyarakat dan tantangannya, terutama berkaitan dengan layanan-layanan kebutuhan mendasar masyarakat," kata Politisi Partai Gerindra ini. (adv)
Baca juga: Gubernur Banten ingin Raperda APBD 2025 berfokus layanan dasar
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024