Akademisi dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Ferry Fathurokhman mendorong aparat penegak hukum dan aparatur negara menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Provinsi Banten.
Hal itu disampaikan Dekan FH Untirta, Ferry Fathurokhman dalam acara panelis diskusi yang mengusung tema 'Pilkada Serentak 2024 yang Netral dan Berintegritas di Provinsi Banten', di Kampus Untirta Sindangsari, di Serang, Senin.
"Mudah-mudahan dalam dua bulan ke depan ini kita akan menjelang Pilkada serentak 2024 di Banten, acara ini bisa berkontribusi positif bagi penyelenggaraan Pilkada serentak," kata Ferry Fathurokhman.
Ferry mengatakan, pihaknya mengundang semua 'stakeholder' Pilkada untuk mendiskusikan perannya masing-masing dalam Pilkada.
"Termasuk kampus itu juga diminta Bawaslu untuk ikut dalam pengawasan sebagai mata dan telinga masyarakat. Makanya kita akan dorong kalau ada apa-apa bisa lapor ke Bawaslu," katanya.
Baca juga: Harapan untuk 100 anggota DPRD Banten periode 2024-2029
Pihaknya juga sedang mengagendakan kerjasama dengan pihak Bawaslu RI untuk membuat pojok pengawasan. Hal ini sebagai bagian dari tanggungjawab kampus untuk turut berkontribusi menjaga Pilkada berjalan netral dan berintegritas.
"Jadi kita dorong Bawaslu, aparat hukum ASN dan Polda pada Pilkada yang dilaksanakan 27 November nanti berjalan netral," katanya.
"Meski ada potensi kecurangan itu pasti, karena ini ada pertarungan untuk memperebutkan kekuatan. Maka penyelenggara dan wasitnya harus netral, bahkan harus terlihat netral dan menunjukkan netralnya. Kita dorong itu," kata Ferry.
Dalam kegiatan tersebut, pihak FH Untirta mengundang perwakilan Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Banten, perwakilan Polda Banten dan akademisi.
Baca juga: Gubernur Banten: Pengangkatan Pjs Wali Kota Cilegon sudah sesuai aturan
Sementara itu, Anggota Bawaslu Banten, Lia Culiah mengapresiasi dengan adanya kegiatan tersebut. Dia berharap kampus ikut andil dalam kegiatan penyelenggaraan Pilkada.
"Ini agar mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan pemilihan atau Pilkada 2024 di Provinsi Banten," katanya.
Liah juga menegaskan kepada mahasiswa Banten agar turut mengawasi dan memantau pelanggaran di Pilkada 2024. "Masyarakat harus berani untuk melaporkan ketiga adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pilkada tahun 2024," jelas Liah.
Liah mengungkapkan pelanggaran yang banyak terjadi selama di pemilihan yaitu Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Selama pemilihan ini netralitas (ASN) yang paling banyak, sekarang sedang ditangani dan sudah direkomendasikan ke Kemendagri, kalau kemarin ke KASN," ujarnya.
Pelanggaran netralitas ASN terjadi pada wilayah Kabupaten Pandeglang, Lebak, Kota Serang, Tangerang Selatan.
"Ada lima di Pandeglang, kemudian Lebak, Kota Serang sudah direkomendasikan juga, dan Tangerang Selatan juga ada," katanya.
Baca juga: Pemkot Serang pastikan seluruh ASN jaga netralitas pada Pilkada 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
Hal itu disampaikan Dekan FH Untirta, Ferry Fathurokhman dalam acara panelis diskusi yang mengusung tema 'Pilkada Serentak 2024 yang Netral dan Berintegritas di Provinsi Banten', di Kampus Untirta Sindangsari, di Serang, Senin.
"Mudah-mudahan dalam dua bulan ke depan ini kita akan menjelang Pilkada serentak 2024 di Banten, acara ini bisa berkontribusi positif bagi penyelenggaraan Pilkada serentak," kata Ferry Fathurokhman.
Ferry mengatakan, pihaknya mengundang semua 'stakeholder' Pilkada untuk mendiskusikan perannya masing-masing dalam Pilkada.
"Termasuk kampus itu juga diminta Bawaslu untuk ikut dalam pengawasan sebagai mata dan telinga masyarakat. Makanya kita akan dorong kalau ada apa-apa bisa lapor ke Bawaslu," katanya.
Baca juga: Harapan untuk 100 anggota DPRD Banten periode 2024-2029
Pihaknya juga sedang mengagendakan kerjasama dengan pihak Bawaslu RI untuk membuat pojok pengawasan. Hal ini sebagai bagian dari tanggungjawab kampus untuk turut berkontribusi menjaga Pilkada berjalan netral dan berintegritas.
"Jadi kita dorong Bawaslu, aparat hukum ASN dan Polda pada Pilkada yang dilaksanakan 27 November nanti berjalan netral," katanya.
"Meski ada potensi kecurangan itu pasti, karena ini ada pertarungan untuk memperebutkan kekuatan. Maka penyelenggara dan wasitnya harus netral, bahkan harus terlihat netral dan menunjukkan netralnya. Kita dorong itu," kata Ferry.
Dalam kegiatan tersebut, pihak FH Untirta mengundang perwakilan Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Banten, perwakilan Polda Banten dan akademisi.
Baca juga: Gubernur Banten: Pengangkatan Pjs Wali Kota Cilegon sudah sesuai aturan
Sementara itu, Anggota Bawaslu Banten, Lia Culiah mengapresiasi dengan adanya kegiatan tersebut. Dia berharap kampus ikut andil dalam kegiatan penyelenggaraan Pilkada.
"Ini agar mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan pemilihan atau Pilkada 2024 di Provinsi Banten," katanya.
Liah juga menegaskan kepada mahasiswa Banten agar turut mengawasi dan memantau pelanggaran di Pilkada 2024. "Masyarakat harus berani untuk melaporkan ketiga adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pilkada tahun 2024," jelas Liah.
Liah mengungkapkan pelanggaran yang banyak terjadi selama di pemilihan yaitu Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Selama pemilihan ini netralitas (ASN) yang paling banyak, sekarang sedang ditangani dan sudah direkomendasikan ke Kemendagri, kalau kemarin ke KASN," ujarnya.
Pelanggaran netralitas ASN terjadi pada wilayah Kabupaten Pandeglang, Lebak, Kota Serang, Tangerang Selatan.
"Ada lima di Pandeglang, kemudian Lebak, Kota Serang sudah direkomendasikan juga, dan Tangerang Selatan juga ada," katanya.
Baca juga: Pemkot Serang pastikan seluruh ASN jaga netralitas pada Pilkada 2024
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024