Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Banten 2023-2025 dikukuhkan

 

Al di Serang, Banten, Rabu, mengatakan pengukuhan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 300.1.6/Kep.29-Huk/2024 tentang pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten Periode Tahun 2023-2025.

“Satu hal yang sangat strategis dan perlu kita pahami bahwa kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi HAM, dan Provinsi Banten mengedepankan hal itu dalam segala aspek pada melaksanakan tugas pelayanan," katanya.

Baca juga: Satker Kemenkumham-OPD Banten didorong beri pelayanan publik berbasis HAM

Dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia agenda yang dipadankan berhubungan dengan bisnis, menurutnya bisnis merupakan sistem perputaran ekonomi yang di dalamnya perlu didasarkan pada Hak Asasi Manusia.

Melalui Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM inilah diharapkan penegakan Hak Asasi Manusia dalam dunia bisnis semakin ditingkatkan.

“Gugus Tugas yang dikukuhkan diharapkan akan dengan semangat untuk menjalankan tugasnya sehingga akan mempercepat kesejahteraan bersama, khususnya bagi masyarakat di Wilayah Provinsi Banten,” jelasnya.

Baca juga: Kemenkumham Banten canangkan pelayanan publik berbasis HAM

Sementara itu, Direktur Kerja Sama HAM, Harmiati menyebut Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM ini memiliki empat tugas pokok.

“Dalam pelaksanaannya, Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM dibentuk untuk bertugas Menyusun rencana kerja mengenai bisnis dan HAM di Provinsi Banten, mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan strategi bisnis dan HAM di Wilayah Provinsi Banten, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional bisnis dan HAM, dan melaporkan hasil pelaksanaan Aksi Bisnis dan HAM,” jelasnya.

Gugus Tugas yang dikukuhkan terdiri dari tiga kelompok kerja, Kelompok I bertugas untuk peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi Bisnis dan HAM bagi semua pemangku kepentingan, Kelompok II bertugas untuk pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan yang mendukung pelindungan dan penghormatan HAM, dan kelompok III untuk penguatan mekanisme pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktik kegiatan usaha.