Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten menemukan potensi kelebihan pembayaran belanja pembangunan infrastruktur tahun 2023 di Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang dan Pandeglang sebesar Rp11,82 miliar.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Dede Sukarjo di Serang, Jumat mengatakan, hasil pemeriksaan kepatuhan secara uji petik atas belanja infrastruktur jalan Tahun Anggaran 2023 (sampai 30 November 2023) pada Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang antara lain mengungkapkan permasalahan pelaksanaan pekerjaan
jalan paving block, aspal, dan beton serta belanja jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan tidak sesuai ketentuan kontrak.
"Sehingga mengakibatkan kelebihan/potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp11,82 miliar yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp5,11 miliar, Kabupaten Tangerang sebesar Rp5,92 miliar dan Kabupaten Pandeglang sebesar Rp789,93 juta," kata Dede saat penyerahan 10 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2023 kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten serta kabupaten/kota di Banten.
Atas kelebihan/potensi kelebihan pembayaran tersebut, kata dia, Pemerintah Provinsi Banten telah menindaklanjuti dengan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp3,11 miliar atau kurang Rp2 miliar, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menindaklanjuti seluruhnya sebesar Rp5,92 miliar, sedangkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menindaklanjuti dengan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp726,79 juta.
Baca juga: Pemkab Tangerang kembali pertahankan opini WTP atas LHP BPK
Ia menekankan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.
Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
LHP yang diserahkan BPK tersebut terdiri dari tujuh LHP Kinerja dan tiga LHP Kepatuhan diantaranya yaitu LHP Kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten serta instansi terkait lainnya di Banten dan Jakarta.
Kemudian LHP Kinerja efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan Tahun 2021 sampai Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi Banten.
Baca juga: Kenalkan kekayaan budaya Banten, BPK gelar Festival Budaya Surosowan
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Dede Sukarjo di Serang, Jumat mengatakan, hasil pemeriksaan kepatuhan secara uji petik atas belanja infrastruktur jalan Tahun Anggaran 2023 (sampai 30 November 2023) pada Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang antara lain mengungkapkan permasalahan pelaksanaan pekerjaan
jalan paving block, aspal, dan beton serta belanja jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan tidak sesuai ketentuan kontrak.
"Sehingga mengakibatkan kelebihan/potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp11,82 miliar yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp5,11 miliar, Kabupaten Tangerang sebesar Rp5,92 miliar dan Kabupaten Pandeglang sebesar Rp789,93 juta," kata Dede saat penyerahan 10 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2023 kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten serta kabupaten/kota di Banten.
Atas kelebihan/potensi kelebihan pembayaran tersebut, kata dia, Pemerintah Provinsi Banten telah menindaklanjuti dengan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp3,11 miliar atau kurang Rp2 miliar, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menindaklanjuti seluruhnya sebesar Rp5,92 miliar, sedangkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menindaklanjuti dengan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp726,79 juta.
Baca juga: Pemkab Tangerang kembali pertahankan opini WTP atas LHP BPK
Ia menekankan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.
Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
LHP yang diserahkan BPK tersebut terdiri dari tujuh LHP Kinerja dan tiga LHP Kepatuhan diantaranya yaitu LHP Kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten serta instansi terkait lainnya di Banten dan Jakarta.
Kemudian LHP Kinerja efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan Tahun 2021 sampai Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi Banten.
Baca juga: Kenalkan kekayaan budaya Banten, BPK gelar Festival Budaya Surosowan
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024