Kabupaten Serang menempati posisi ke tiga kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Banten yang turun dari 83 ribu pada 2022 menjadi 73 ribu pada 2023.

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Fasilitasi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Serang, Rukma Alfianadi, di Serang, Banten, Selasa, mengatakan, Kabupaten Serang melebihi target nasional dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem.

Hal itu sebagai realisasi atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
 
"Mudah-mudahan Kabupaten Serang di tahun 2024 bisa mendekati angka nol untuk angka kemiskinan ekstrem, berdasarkan Inpres tersebut. Paling tidak kita bisa mendekati angka nol, sekarang sudah terlihat progresnya,” ujarnya.

Baca juga: Pj Gubernur Banten sebut penanganan stunting dan kemiskinan dukung PPD
 
Sementara itu, Asisten Daerah I Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Komarudin, mengatakan, progres penurunan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya cukup lumayan.

"Lumayan progresnya terlihat, karena menurunkan kemiskinan tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu satu atau dua tahun saja, itu upaya yang berkelanjutan programnya," katanya.
 
Komarudin mengatakan, dilihat dari data-data Badan Pusat Statistik (BPS) baik prosentase maupun jumlah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Serang penurunannya dinilai lumayan bagus.

Baca juga: Kotak suara di gudang KPU Kota Serang dapat penjagaan ketat
 
"Kabupaten Serang peringkat ke tiga dengan jumlah penduduk miskin terendah dari kabupaten dan kota di Banten. Artinya masih ada daerah lain yang masih tinggi angka kemiskinannya. Kita Pemprov Banten apresiasi Pemkab Serang dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem," katanya.
 
Komarudin menyebutkan, sinergitas antara Pemprov Banten dan Pemkab Serang pada rakor sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan bidang sosial yang dilaksanakan saat ini sangat penting. Pada dasarnya, program diimplementasikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

”Rakor perlu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih seperti ada kawasan yang digarap sementara yang lain juga menggarap di daerah yang sama. Di sisi lain di daerah lain tidak tergarap atau ada segmen-segmen yang lain tidak tergarap, kita ingin menghindari hal tersebut," katanya.

Baca juga: Kota Tangerang ternyata miliki 1.383 sekolah ramah anak

Pewarta: Desi Purnama Sari

Editor : Bayu Kuncahyo


COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023