DPRD Provinsi Banten menekankan agar serapan APBD Banten Tahun 2003 sesuai dengan target ataupun semaksimal mungkin bisa terserap di atas 95 persen.
"Karena serapan ini menjadi indikator penilaian terhadap kinerja OPD masing masing. Dengan demikian ketika sarapan itu lebih bagus, maka masyarakat juga akan merasakan manfaat dari APBD tersebut," kata Wakil Ketua DPRD Banten yang juga koordinator badan anggaran DPRD Provinsi Banten, Budi Prayogo di Serang, Sabtu.
Budi mengatakan, DPRD Banten belum mengadakan rapat evaluasi kembali terkait serapan APBD Banten 2023 karena sedang reses.
Baca juga: Ketua DPRD Banten Terima Kunjungan Bamus DPRD Sumbar
Menurut Budi, rapat akan dilaksanakan pada pekan depan setelah reses termasuk membahas mengenai RAPB 2024 dan juga evaluasi penyerapan APBD 2023.
Oleh karena itu, Budi berharap dengan sarapan APBD yang bagus, maka tidak ada lagi silpa yang besar dalam APBD 2003 dan bisa optimalkan penyerapannya untuk kesejahteraan masyarakat.
"Walaupun ada beberapa program yang dibatalkan seperti PSU di Dinas Perkim, namun anggarannya bisa dialihkan untuk dijalankan pada program lain," kata Politisi PKS ini.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 menitik beratkan pada pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib, mengikat, mendesak, dan prioritas. Bagian upaya Pemprov Banten dalam sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat melalui pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial dengan kebijakan anggaran belanja yang didasarkan pada money follow program.
Secara garis besar, komposisi rancangan perubahan APBD Provinsi Banten TA 2023 diantaranya untuk pendapatan daerah yang semula sebesar Rp 11,54 triliun, bertambah sebesar Rp 316,94 miliar atau 2,74 persen menjadi 11,86 triliun. (ADV)
Baca juga: Inspektorat Kota Serang gelar sosialisasi anti korupsi DPRD-OPD
Baca juga: DPRD Kota Serang usulkan tiga nama Pj Wali Kota ke Kemendagri
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Karena serapan ini menjadi indikator penilaian terhadap kinerja OPD masing masing. Dengan demikian ketika sarapan itu lebih bagus, maka masyarakat juga akan merasakan manfaat dari APBD tersebut," kata Wakil Ketua DPRD Banten yang juga koordinator badan anggaran DPRD Provinsi Banten, Budi Prayogo di Serang, Sabtu.
Budi mengatakan, DPRD Banten belum mengadakan rapat evaluasi kembali terkait serapan APBD Banten 2023 karena sedang reses.
Baca juga: Ketua DPRD Banten Terima Kunjungan Bamus DPRD Sumbar
Menurut Budi, rapat akan dilaksanakan pada pekan depan setelah reses termasuk membahas mengenai RAPB 2024 dan juga evaluasi penyerapan APBD 2023.
Oleh karena itu, Budi berharap dengan sarapan APBD yang bagus, maka tidak ada lagi silpa yang besar dalam APBD 2003 dan bisa optimalkan penyerapannya untuk kesejahteraan masyarakat.
"Walaupun ada beberapa program yang dibatalkan seperti PSU di Dinas Perkim, namun anggarannya bisa dialihkan untuk dijalankan pada program lain," kata Politisi PKS ini.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 menitik beratkan pada pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib, mengikat, mendesak, dan prioritas. Bagian upaya Pemprov Banten dalam sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat melalui pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial dengan kebijakan anggaran belanja yang didasarkan pada money follow program.
Secara garis besar, komposisi rancangan perubahan APBD Provinsi Banten TA 2023 diantaranya untuk pendapatan daerah yang semula sebesar Rp 11,54 triliun, bertambah sebesar Rp 316,94 miliar atau 2,74 persen menjadi 11,86 triliun. (ADV)
Baca juga: Inspektorat Kota Serang gelar sosialisasi anti korupsi DPRD-OPD
Baca juga: DPRD Kota Serang usulkan tiga nama Pj Wali Kota ke Kemendagri
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023