Pemerintah Provinsi Banten menggelar Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten 2025-2045 dengan akademisi Perguruan Tinggi di Provinsi Banten untuk siapkan generasi emas.
 
Berdasarkan keterangan yang diterima di Serang Senin, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, pentingnya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk menyongsong bonus demografi satu abad usia bangsa Indonesia pada tahun 2045 nanti.
 
"Untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045, pondasi dan rangkaian program kerja menuju ke arah sana harus termapping dan terukur dari sini. Karena generasi muda yang akan memandu peta jalan pemerintahan nantinya," katanya
 
Al mengatakan, penyiapan SDM yang unggul itu merupakan salah satu tantangan. Namun dengan dukungan perkembangan sektor lainnya, penyiapan SDM menjadi peluang besar yang bisa dioptimalkan dengan segala penunjang dan instrumen yang dimiliki.

Baca juga: Banten empat besar realisasi e-Purchasing tertinggi nasional
 
"Hingga tahun 2025 dependency ratio Provinsi Banten sebesar 52,83 persen, yang berarti 100 orang usia produktif menanggung 52-53 orang tidak produktif," katanya
 
Selain itu, lanjut Al Muktabar, modal dasar lainnya yang dimiliki yakni kedudukan dan peran Provinsi Banten dalam wilayah yang lebih luas atau posisi geostrategis Banten merupakan pintu gerbang dan berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta.
 
Selain itu Provinsi Banten juga sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa, yang merupakan bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional kemudian Banten juga bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
 
“Lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial serta sejarah mengatakan bahwa Banten titik awal perkembangan ekonomi maritim,” jelasnya.

Baca juga: Pemprov Banten salurkan 2.139 ton cadangan beras daerah
 
Menurut Al, semua harus mengoptimalkan berbagai kinerja pembangunan pemerintah dan masyarakat, agar bisa mengurangi angka stunting, pengangguran serta kemiskinan yang ekstrem.
 
"Kita harus mendorong agenda-agenda kerja pendidikan yang terarah pada vokasi, untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, dan itu penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.
 
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani menambahkan, FGD bersama para akademisi ini kita harapkan untuk mewujudkan arah kebijakan yang terintegrasi dan harmonis, serta masukan permasalahan kualitas pembangunan.
 
“FGD bersama akademisi merupakan bagian dari prinsip dan pendekatan perencanaan pembangunan untuk mendapatkan pokok-pokok pikiran, guna mewujudkan arah kebijakan dan sasaran pokok substansi 2025-2045 yang terintegrasi dan harmonis,” ujarnya.

Baca juga: Lestarikan bahasa daerah, Kantor Bahasa Banten beri penghargaan Wali Kota Serang

Pewarta: Desi Purnama Sari

Editor : Bayu Kuncahyo


COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023