Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Logistik (Bulog) dan Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga beras.
Menurut Al Muktabar, Pemprov Banten siap menyalurkan cadangan beras daerah 2.139,71 ton dalam dua tahap dari Dana Insentif daerah (DID). Sementara untuk Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), Provinsi Banten dialokasikan 214,99 ton.
"Tadi kita rakor pengendalian inflasi daerah, menjadi pembahasan di antaranya terkait komoditi beras. Namun secara keseluruhan inflasi di Provinsi Banten masih berada di bawah nasional," kata Al Muktabar di Serang, Senin.
Dikatakan Al Muktabar, untuk komoditi beras di sejumlah daerah terus mengalami fluktuatif harga. Oleh karena itu pihaknya terus melakukan koordinasi baik kepada Bulog maupun Pemerintah Pusat untuk dapat menekan kenaikan harga komoditi beras.
Baca juga: Pemkot Tangerang distribukan bantuan cadangan pangan ke 78.515 keluarga
"Tadi juga disampaikan, Bulog akan segera disalurkan beras kepada 21 juta KPM secara nasional. Mudah-mudahan dengan digelontorkan beras itu yang juga disalurkan ke Provinsi Banten dapat mempengaruhi penurunan harga beras," katanya.
Tidak hanya itu, kata Al Muktabar, Provinsi Banten juga memiliki cadangan beras daerah yang dapat digunakan dalam menekan kenaikan harga komoditi beras.
"Selain bantuan sosial, Bulog juga akan menyalurkan beras ke pasar-pasar melalui kegiatan SPHP. Tentunya hal itu juga akan berpengaruh terhadap harga ke depannya," katanya.
Al Muktabar menuturkan, pihaknya intens melakukan komunikasi dan koordinasi baik kepada Bulog, Badan Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga kepada para pedagang.
Baca juga: Lestarikan bahasa daerah, Kantor Bahasa Banten beri penghargaan Wali Kota Serang
"Kita juga sedang mempersiapkan sidak ke pasar fokus pada komoditi beras, dan Rakor ini kita mengikuti perkembangannya secara nasional agar kita melakukan langkah dapat tepat waktu," kata Al Muktabar.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Banten Aan Muawanah mengatakan, pada September hingga Oktober 2023, Pemprov Banten akan menyalurkan beras yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) untuk 108.289 KPM setara 1.082,89 ton dan 105.682 KPM setara dengan 1.056,82 ton beras.
"Itu akan kita salurkan diluar agenda penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS)," ujarnya.
Sedangkan, untuk Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) Banten hingga saat ini tersedia sekitar 214,99 ton.
"Untuk yang 214,99 ton disimpan sebagai CBPP, hal itu dapat dikeluarkan bila dalam keadaan yang mendesak akibat kejadian luar biasa," kata Aan.
Baca juga: DPUPR Banten turunkan 100 personel bersihkan sampah di Pasauran Anyer
Baca juga: KPU Banten minta parpol kedepankan visi misi bukan sibuk pencitraan
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Menurut Al Muktabar, Pemprov Banten siap menyalurkan cadangan beras daerah 2.139,71 ton dalam dua tahap dari Dana Insentif daerah (DID). Sementara untuk Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), Provinsi Banten dialokasikan 214,99 ton.
"Tadi kita rakor pengendalian inflasi daerah, menjadi pembahasan di antaranya terkait komoditi beras. Namun secara keseluruhan inflasi di Provinsi Banten masih berada di bawah nasional," kata Al Muktabar di Serang, Senin.
Dikatakan Al Muktabar, untuk komoditi beras di sejumlah daerah terus mengalami fluktuatif harga. Oleh karena itu pihaknya terus melakukan koordinasi baik kepada Bulog maupun Pemerintah Pusat untuk dapat menekan kenaikan harga komoditi beras.
Baca juga: Pemkot Tangerang distribukan bantuan cadangan pangan ke 78.515 keluarga
"Tadi juga disampaikan, Bulog akan segera disalurkan beras kepada 21 juta KPM secara nasional. Mudah-mudahan dengan digelontorkan beras itu yang juga disalurkan ke Provinsi Banten dapat mempengaruhi penurunan harga beras," katanya.
Tidak hanya itu, kata Al Muktabar, Provinsi Banten juga memiliki cadangan beras daerah yang dapat digunakan dalam menekan kenaikan harga komoditi beras.
"Selain bantuan sosial, Bulog juga akan menyalurkan beras ke pasar-pasar melalui kegiatan SPHP. Tentunya hal itu juga akan berpengaruh terhadap harga ke depannya," katanya.
Al Muktabar menuturkan, pihaknya intens melakukan komunikasi dan koordinasi baik kepada Bulog, Badan Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga kepada para pedagang.
Baca juga: Lestarikan bahasa daerah, Kantor Bahasa Banten beri penghargaan Wali Kota Serang
"Kita juga sedang mempersiapkan sidak ke pasar fokus pada komoditi beras, dan Rakor ini kita mengikuti perkembangannya secara nasional agar kita melakukan langkah dapat tepat waktu," kata Al Muktabar.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Banten Aan Muawanah mengatakan, pada September hingga Oktober 2023, Pemprov Banten akan menyalurkan beras yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) untuk 108.289 KPM setara 1.082,89 ton dan 105.682 KPM setara dengan 1.056,82 ton beras.
"Itu akan kita salurkan diluar agenda penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS)," ujarnya.
Sedangkan, untuk Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) Banten hingga saat ini tersedia sekitar 214,99 ton.
"Untuk yang 214,99 ton disimpan sebagai CBPP, hal itu dapat dikeluarkan bila dalam keadaan yang mendesak akibat kejadian luar biasa," kata Aan.
Baca juga: DPUPR Banten turunkan 100 personel bersihkan sampah di Pasauran Anyer
Baca juga: KPU Banten minta parpol kedepankan visi misi bukan sibuk pencitraan
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023