BKD Banten Tunggu Revisi PP 41 SOTK

Serang (Antara News) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten masih menunggu revisi PP No 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan penataan pejabat sesuai Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru hasil revisi PP 41.

"Sekarang ini kita sudah membuat perencanaan SOTK baru. Kalau revisi PP 41 tentang SOTK selesai, maka perkiraan kita ada sekitar 20 sampai 26 pejabat eselon tidak akan mendapatkan posisinya lagi dijabatan yang baru," kata Kepala BKD Banten Samsir di Serang, Jumat.

Ia mengatakan, dengan adanya SOTK baru melalui perubahan PP 41, dimungkinkan jumlah SKPD di Banten akan bertambah banyak. Jumlahnya bisa lebih dari 42 SKPD, akan tetapi jumlah jabatannya akan berkurang.

"Kedepan nanti SKPD akan disesuaikan dengan type-nya, kalau type A lebih banyak jumlah jabatannya, tetapi kalau B dan C tidak. Dan di Banten pada umumnya type B," kata Samsir.

Dari perhitungan komposisi type tersebut, kata Samsir, puluhan pejabat nantinya jika memungkinkan akan menempati posisi di UPT Pendidikan.

"Kalau tidak dapat jabatan, mereka nanti akan ditempatkan di UPT Pendidikan, karena sekarangkan kewenangan pendidikan menengah beralih ke provinsi dari kabupaten/kota," katanya.

Samsir mengatakan, jika perubahan PP 41 telah keluar, maka pemprov akan segera menyampaikan draft Rapeda SOTK kepada DPRD Banten.   

"Kalau di pusat selesai revisi PP-nya, draft Raperda SOTK baru segera sampaikan ke dewan agar di Pansuskan. Sehingga diharapkan Tahun 2017 sudah mulai efektif dan kalau sudah paripurna nanti akan dilakukan pelantikan secara serentak," kata Samsir.

Sedangkan untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang saat ini dijabat Plt oleh Asda III Pemprov Banten Widodo Hadi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten segera membuka lelang jabatan untuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten yang kosong karena pejabatnya meninggal dunia.

Menurut Samsir, kemungkinan lelang jabatan Kadisnakertrans tersebut akan dibuka bulan depan, mengingat perlu ada persiapan-persiapan berkaitan dengan anggaran untuk kebutuhan proses lelang jabatan atau 'open bidding' tersebut.

Menurut dia, proses persiapan tersebut seperti pengalihan anggaran dan lainnya, tidak akan memakan waktu lama, hanya berkisar dua minggu. Karena itu, kemungkinan lelang jabatan dibuka sekitar bulan Juni 2016.