Gubernur DKI: Jumlah penduduk miskin Jakarta 2019 masih 3,42 persen

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan, hingga 2019, jumlah penduduk miskin di Ibu Kota masih sebesar 362,30 ribu orang atau 3,42 persen dari total penduduk DKI Jakarta.

"Menurut indikator sosial, jumlah penduduk miskin DKI Jakarta pada 2019 tercatat sebesar 362,30 ribu orang atau 3,42 persen dari total penduduk," katanya saat menyampaikan pencapaian pembangunan satu tahun terakhir oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rapat paripurna, di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.
 
Kemudian, secara makro, Anies menyampaikan indeks pembangunan manusia (IPM) di DKI Jakarta pada 2019 tercatat sebesar 80,76 yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 80,47 dan merupakan IPM tertinggi di Indonesia.

"Secara indikator ekonomi, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada 2019 mencapai Rp2.840,33 triliun, terjadi peningkatan sebesar 9,27 persen dibandingkan dengan 2018 sebesar Rp2.599,33 triliun," katanya.

Kemudian, pada 2019 perekonomian Provinsi DKI Jakarta tumbuh sebesar 5,89 persen. Tingkat inflasi sebesar 3,23 persen atau lebih rendah 0,04 persen dari tahun lalu sebesar 3,27 persen.

Anies juga menjelaskan realisasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2019 yang saat ini proses audit BPK RI, yakni sebesar Rp62,3 triliun atau 83,08 persen. Rinciannya adalah realisasi pajak daerah sebesar Rp40,29 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp14,49 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah TA 2019 sebesar Rp64,96 triliun atau 83,44 persen dan meningkat sebesar 1,66 persen dibandingkan 2018 sebesar 81,78 persen.

"Selanjutnya untuk pembiayaan daerah, bahwa penerimaan pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp11,76 triliun atau 98,92 persen dari target sebesar Rp11,89 triliun. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp7,92 triliun atau 87,67 persen dari rencana sebesar Rp9,03 triliun," ucap Anies.

Dana dekonsentrasi
Anies juga menjabarkan hasil-hasil pelaksanaan program prioritas sesuai dengan lima misi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022, antara lain seperti tentang Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan sejumlah program.

Provinsi DKI Jakarta pada 2019 juga telah menerima dana dekonsentrasi berasal dari 16 Kementerian/Lembaga, dengan total anggaran sebesar Rp71,81 miliar, dengan realisasi sebesar Rp65,55 miliar atau 91,28 persen, yang dilaksanakan oleh 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Selain itu, Provinsi DKI Jakarta menerima pula dana tugas pembantuan dari satu kementerian dengan total anggaran sebesar Rp1,64 miliar, dengan realisasi sebesar Rp1,61 miliar atau 98,47 persen yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

"Juga telah dilaksanakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan daerah/kota sekitar seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, termasuk Cianjur. Pengalokasian anggaran belanja bantuan keuangan sebesar Rp835,79 miliar dengan realisasi sebesar Rp827,62 miliar atau 99,02 persen bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Bodetabekjur ditujukan untuk keterpaduan, keserasian dan keseimbangan pembangunan transportasi, pengendalian banjir dan kebersihan pada skala regional," kata Anies.

Anies juga melaporkan sejumlah kerja sama yang telah dilakukan Provinsi DKI Jakarta selama satu tahun terakhir, antara lain bersama Kemendikbud, Kejaksaan RI, BPPT, KODAM Jaya, Pemprov Bengkulu dan Pemprov Sulbar.