DPR gelar RDP dalami kebijakan penguatan pertahanan nasional

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan pihaknya akan mendalami kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam 5 tahun ke depan, khususnya upaya peningkatakan pertahanan dan keamanan nasional.

Pendalaman tersebut akan dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada hari Senin.

"Agendanya pada hari ini Menhan baru tentunya kami ingin dengarkan bagaimana beliau mentransformasikan visi dan misi Presiden untuk modernisasi alutsista," kata Meutya di Gedung DPR RI, Jakarta.

Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas telah menyatakan keberpihakannya pada industri pertahanan nasional.

Oleh karena itu, Komisi I ingin tahu sejauh mana implementasi kebijakan Kemhan dalam mewujudkan keberpihakan pada industri pertahanan nasional.

"Kebijakan umum dari Presiden tersebut nanti yang menjalankan dan merancang kebijakan umumnya adalah Menhan. Maka, kami ingin mendengarkan sikapnya terkait dengan bagaimana atau apa yang beliau akan lakukan dalam hal meningkatkan kekuatan TNI," ujarnya.

Meutya mengatakan bahwa RDP tersebut juga akan membahas terkait dengan rencana kerja anggaran Kemhan karena pada tahun anggaran 2020 sudah disepekati.

Menurut dia, Komisi I ingin tahu bagaimana Menhan bisa memaksimalkan anggaran atau pagu alokasi yang sudah diberikan kepada Kemhan agar mencapai target serta visi dan misi Presiden Jokowi, yaitu alutsista modern dan TNI yang profesional.

"Agenda ini memang tidak telat karena dari Kemhan minta rapat dijadwal ulang menjadi pukul 11.00 WIB, lalu apakah terbuka atau tertutup, tergantung pada pimpinan rapat," katanya.

Ia berharap RDP tersebut berlangsung terbuka. Namun, apabila ada pembicaraan yang bersifat strategis terkait dengan pertahanan nasional, kemungkinan dilakukan tertutup.