Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Banten Hari Wiwoho saat berkunjung ke Kabupaten Pandeglang dan diterima oleh Wakil Bupati Tanto Warsono Arban, Kamis, meminta agar organisasi perangkat dareah (OPD) bidang kesehatan pro aktif dalam pemeriksaan kinerja.
"Setiap pemerintah daerah yang telah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kinerja," katanya.
WTP adalah kewajiban standar yang dilakukan pemda dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, agar mencerminkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Setelah WTP, maka BPK akan mengaudit kinerjanya, yang lebih berimbas kepada peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Untuk pemeriksaan kinerja, kata dia, hanya di lakukan pada beberapa bidang saja tidak mencakup seluruh bidang pemerintahannya, tidak seperti audit laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan secara umum.
"Kali ini fokus pemeriksaan untuk Pemkab Pandeglang adalah di Bidang Kesehatan dan dinas terkait pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah agar terjadi peningkatan mutu pelayanan dalam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)," ujarnya.
Baca juga: Korban tsunami Pandeglang dapat bantuan Rp242 juta dari Pemkot Medan
Baca juga: Pemilihan suplier BNPT Pandeglang diminta "fair"
Hari meminta agar OPD bidang kesehatan untuk pro aktif dalam pemeriksaan tersebut. “Jangan sungkan-sungkan ketika ada permasalahan karena kami tidak hanya sebagai tim auditor tetapi juga siap menjadi rekan konsultasi. Karena hasil pemeriksaan ini bukanlah menentukan suatu penilaian tertentu, tetapi akan memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja kedepannya. Hasil rekomendasi itu akan kami sampaikan ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri," katanya.
Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban memberikan apresiasi kepada BPK RI yang selama ini telah memberikan motivasi, saran, masukan dalam upaya perbaikan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pandeglang, sehingga Pandeglang dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut bisa memperoleh predikat WTP.
Tanto juga menyatakan, selama ini Pemkab Pandeglang terus berupaya menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK-RI. "Kami terus menerus memperbaiki apa yang menjadi kekurangan, seperti perbaikan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) OPD terkait sedang menindaklanjuti, kerjasama daerah telah dibuat peraturan bupati, administrasi di RSUD Berkah juga telah menggunakan Aplikasi Sistem RS, begitu juga dengan sistem perencanaan dan penganggaran," ujarnya.
Baca juga: 98.064 warga Pandeglang terima KKS
Baca juga: Bupati Pandeglang minta Kepala OPD tegas pantau kinerja bawahannya
