Pemerintah diminta penuhi hak kesejahteraan nelayan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan pemenuhan hak konstitusional kalangan nelayan di berbagai daerah terutama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan anggota keluarganya.

"Yang dibutuhkan nelayan dan masyarakat pesisir itu sederhana, penuhi hak konstitusional mereka," kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati, Jumat.

Menurut Susan, memenuhi hak konstitusional tersebut berarti mencakup juga terpenuhinya hak nelayan untuk mengakses, mengelola dan menggunakan pesisir dan laut sesuai dengan adat tradisi mereka.

Selain itu, ujar dia, penting agar dihentikan berbagai upaya kriminalisasi terhadap warga pesisir.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga bertekad untuk terus menjalankan berbagai program yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus dalam terus melanjutkan reformasi tata kelola sektor kelautan perikanan nasional.

Salah satunya, ujar dia, adalah melalui reformasi tata kelola perikanan tangkap yang beberapa tahun ini terus digiatkan.

Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga berpendapat bahwa tata kelola perikanan tangkap memang yang paling sulit mengingat reformasi yang dilakukan amatlah besar.

Ia berpendapat bahwa tidak ada negara lain yang melakukan reformasi begitu besar di sebuah bidang tata kelola industri perikanan, utamanya perikanan tangkap, seperti yang dilakukan Indonesia.

Baca juga: Pemkab Tangerang bantu perahu motor pada nelayan terdampak tsunami

Menurut Menteri Susi, KKP telah menyiapkan rencana kerja anggaran 2020 untuk pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan sebesar 7,9 persen, yang akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan sebesar 26,43 juta ton, produksi garam 3 juta ton, Nilai Tukar Nelayan (NTN) 115, tingkat konsumsi ikan 56,39 kg per kapita, nilai ekspor hasil perikanan sebesar 5,98 miliar dolar AS, dan jumlah kawasan konservasi perairan ditingkatkan menjadi 22,27 juta hektare.

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto juga menginginkan anggaran yang dikelola KKP ke depannya dapat lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Hermanto, KKP perlu lebih memberikan gambaran yang komprehensif agar bagaimana anggaran yang mereka kelola dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat bahwa selama ini pengelolaan di sektor kelautan dan perikanan masih bersifat parsial serta lebih berpihak kepada elite.

Untuk itu, ujar dia, dalam perencanaan ke depannya perlu dibuat piramida anggaran yang jelas sehingga manfaat dari pengelolaan anggaran tersebut lebih terasa kepada pihak nelayan dan masyarakat pesisir yang termarjinalkan.

Baca juga: Pemkab Lebak imbau nelayan tidak tangkap benur lobster

Baca juga: Program kapal bantuan nelayan perhatikan kearifan daerah