Mendes Yandri minta Abpednas berperan pada pengawasan dana desa

Tangerang (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, meminta agar Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) berperan dalam memperkuat pengawasan penyerapan dana desa.

"Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawasi dana desa, maka saya berharap ABPEDNAS menjadi gerakan moral, sekaligus gerakan konvensional untuk memastikan rupiah per rupiah dana desa itu bisa benar-benar dipertanggungjawabkan," ucap Yandri usai menghadiri Rapimnas Abpednas 2025 di Kawasan Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Jumat.

Ia menjelaskan, lebih dari 600 ribu BPD telah ditempatkan di seluruh desa di Indonesia melakukan pengawasan terhadap setiap pendistribusian dana desa.

Baca juga: Mendes Yandri beri keleluasaan penggunaan dana desa untuk penanganan bencana

Oleh karenanya, Abpednas diharapkan dapat memberi transparansi terhadap alokasi anggaran dalam program dana desa yang tengah menjadi sorotan masyarakat usai munculnya berbagai masalah alokasi dana yang dinilai tidak tepat.

"Karena saat ini banyak perhatian masyarakat kepada dana desa dan tone-nya itu masih negatif maka diperlukan gerakan bersama supaya citra dana desa atau pemerintahan desa itu benar-benar positif, dan dapat dukungan dari semua pihak," ungkapnya.

Menurut dia, peran Badan Permusyawaratan Desa dapat menjadi solusi akan pembangunan desa dan wilayah tertinggal di Indonesia menjadi semakin maju dan merata hingga tingkat akar rumput atau grassroot.

Kemendes PDT juga akan berupaya memastikan langkah mitigasi terkait dengan masalah dana desa 2025 agar dapat berjalan dengan efektif tanpa menimbulkan kekhawatiran masyarakat.

"Ke depan kami susun bagaimana pola strategis agar pengawasan dana desa sampai ke denyut nadi setiap anggota BPD, karena jumlahnya banyak sekali dari Papua sampai Aceh," kata dia.

Baca juga: Pemkab Serang cairkan bantuan modal untuk 1.400 pelaku UKM rentan

Sementara itu, Ketua Umum DPP Abpednas Indra Utama mengatakan, Rapimnas tersebut mempertemukan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di seluruh tanah air dalam rangka membentuk kepengurusan baru.

Dimana, pihaknya akan menempatkan lima hingga sembilan anggota di setiap desa guna melakukan pengawasan program prioritas Pemerintah Pusat sampai ke tingkat dasar di masyarakat.

"Pengurus DPP Abpednas terdiri dari pengurus yang sebelumnya sudah ada, kemudian kami mengajak profesional, politisi lintas partai, selebritis hingga pengusaha untuk memperkuat asosiasi BPD ini di tingkat nasional," jelasnya.

Ia mengungkapkan, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat program 3 Juta Rumah Layak Huni hingga dana desa akan diperhatikan pelaksanaannya.

"Mereka bekerja di setiap desa melakukan pengawasan melalui musyawarah, karena tiga tugas BPD yang paling penting sebagai legislator atau DPR di desa, kemudian menampung aspirasi masyarakat desa dan terakhir pengawasan dana desa," kata dia.

Baca juga: Medes Yandri Susanto sebut 26 persen desa di Indonesia tanggap stunting